Wednesday, 19 Muharram 1444 / 17 August 2022

Plt Gubernur Jatim Minta Peternak Kooperatif untuk Vaksinasi PMK

Kamis 07 Jul 2022 08:38 WIB

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Nur Aini

Plt Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak

Plt Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak

Foto: Dokumen
Peternak khawatir mendapatkan cap buruk peternakan dengan hewan terkena PMK

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Plt Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengimbau para peternak untuk kooperatif melaksanakan vaksinasi dan melaporkan hewan ternak yang terinfeksi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Emil mengaku memahami kekhawatiran para peternak, di mana masyarakat biasanya akan mencap buruk perternakan bila ada hewan ternaknya yang terkena PMK, yang berimbas pada turunnya nilai jual.

"Tapi kami membutuhkan sinergitas peternak agar lebih kooperatif. Supaya mereka sedini mungkin menginformasikan kalau ada ternak terdampak. Jangan berpikir nanti malah rugi kalau lapor, takut sapinya dicap sebagai sapi sakit dan harganya makin murah. Nggak nolong juga," kata Emil, Kamis (7/7/2022).

Baca Juga

Emil juga meminta pera peternak tidak menunda-nunda vaksinasi PMK. Emil mengingatkan, tidak ada untungnya menyembunyikan gejala dari sapi yang terpapar virus PMK. Justru jika dilaporkan secepatnya, paramedis hewan bisa berusaha menyembuhkan dan membantu peternak.

"Karena akhirnya kalau beneran sakit, malah makin merambah ke mana-mana dan makin nggak sembuh," ujarnya.

Emil juga berpesan agar para peternak tidak mudah melepas ternak sakit dengan harga yang sangat murah. Karena selain dapat diupayakan kesembuhannya, harga-harga yang ditawarkan juga tidak masuk akal. 

"Lebih baik ditunggu, diusahakan. Kalau ditawar Rp 2 juta, jangan dilepas. Karena harga ini tidak pas. Kasihan sekali ini. Kami tidak berharap ternak ini mati dan akhirnya membuat peternak merugi, tapi ayo, kondisi ini jangan dibuat lebih berat lagi untuk para peternak," kata Emil.

Emil menambahkan, format bantuan dan penanganan PMK juga sedang digodok lebih lanjut oleh pemerintah pusat. Sampai dengan format final keluar, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota akan berusaha semaksimal mungkin mengurangi masalah yang ada. 

"Format penanganan dan terkait hewan yang meninggal ini sedang digodok oleh pusat. Untuk saat ini, kami melalui Dinas Peternakan akan berkoordinasi dan melibatkan jejaring dunia usaha yang memperoleh susunya dari peternak. Kalau semua pihak mau peduli, Insya Allah pemulihan ini akan baik," kata Emil. 

Emil menjelaskan, vaksinasi PMK pada hewan ternak di Jawa Timur telah mencapai 67 persen dari total 364.000 dosis vaksinasi yang diberikan. Menurutnya, capaian ini termasuk cepat, mengingat tiga hari lalu tingkat vaksinasi masih berada pada angka 51 persen.

"Ini artinya kerja dari temen-temen vaksinator ini sangat cepat, sangat gigih. Kita yakin secara gradual akan bisa tercapai target vaksinasi ini," ujarnya.

Sebelumnya, salah satu peternak di Dusun Kumbo, Desa Telogosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jafar Sodiq mengaku kesulitan membeli obat herbal untuk sapi perah miliknya yang terpapar PMK. Jafar mengungkapkan, 24 ekor sapi perah yang dimiliki, semuanya terpapar PMK. Dari 24 hewan ternak tersebut, satu ekor mati, dua dipotong paksa dan dijual murah, hanya Rp 3 juta.

"Kami sudah hancur-hancuran mengeluarkan uang untuk membeli obat herbal. Sedangkan pemerintah hanya memberi bantuan antibiotik dan vitamin yang sebenarnya tidak optimal," ujarnya.

Jafar menjelaskan, antibiotik dan vitamin tidak optimal untuk penyembuhan hewan ternak yang terpapar PMK. Menurutnya, obat herbal menjadi opsi peternak untuk mengatasi PMK. Namun, kata dia, harga obat herbal tersebut mahal. Bahkan bisa mencapai Rp 250 ribu hanya untuk satu takaran obat herbal.

"Kadang ada yang butuh 3 obat herbalnya untuk satu ekor jadi Rp 750 ribu. Itu kita berat, ketambahan untuk pemulihan hewan ternak, kita butuh beli konsentrat sapi per hari 2 karung yang harganya Rp 210 ribu per karung," kata Jafar.

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA