Tuesday, 16 Rajab 1444 / 07 February 2023

Ratusan Sekolah Swasta Siap Gratiskan Siswa Miskin di Jawa Barat

Selasa 07 Jun 2022 15:27 WIB

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Agus raharjo

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (ketiga kanan) didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi (kedua kanan) memberikan keterangan pers usai memantau sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Jalan Dr Rajiman, Kota Bandung, Selasa (7/6/2022). Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMA sederajat di Jawa Barat mencapai 704.592 kursi dan pendaftarannya dimulai serentak 6 Juni hingga 10 Juni 2022. Foto: Republika/Abdan Syakura

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (ketiga kanan) didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi (kedua kanan) memberikan keterangan pers usai memantau sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Jalan Dr Rajiman, Kota Bandung, Selasa (7/6/2022). Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMA sederajat di Jawa Barat mencapai 704.592 kursi dan pendaftarannya dimulai serentak 6 Juni hingga 10 Juni 2022. Foto: Republika/Abdan Syakura

Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Sekitar 5.000 siswa miskin bisa bersekolah di sekolah swasta tanpa membayar.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG---Gubernur Jabar Ridwan Kamil, mengatakan, tahun ini pihaknya membuat Program Sekolah Swasta Peduli Dhuafa. Ini adalah salah satu program memberikan bantuan keuangan kepada warga miskin yang bersekolah di swasta.

Gubernur Jabar mengatakan, kemungkinan akan ada ribuan anak dhuafa yang nanti sekolahnya di swasta, tidak perlu bayar sama sekali selama 1 sampai 3 tahun. Kang Emil mengaku hal ini menjadi program gotong-royong luar biasa.

Baca Juga

"Oleh karena itu sampaikan lewat media Pak Gubernur menyampaikan terima kasih kepada semua sekolah swasta, yayasan swasta yang menggratiskan anak-anak dhuafa yang dulunya hanya satu sekolah swasta saja sekarang ratusan sekolah swasta yang ikut dalam program keadilan untuk warga miskin," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil saat memantau Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahap 1 di Kantor Dinas Pendidikan Jabar, Selasa (7/6/2022).

Menurut Kang Emil, tahun lalu hanya 70 siswa keluarga tidak mampu yang difasilitasi sekolah gratis oleh yayasan maupun sekolah swasta. Tahun ini, kemungkinan besar akan bertambah hingga ribuan siswa yang dapat difasilitasi gratis di sekolah swasta.

"Sekarang ratusan sekolah mau bergabung, dan hasil hitungan kita tadi saja satu kota sudah 700-an kursi gratis. Kalikan 27 saya asumsikan kan beribu-ribu di atas 5.000 kira-kira," katanya.

Emil berharap pada PPDB 2022 ini menjadi yang paling adil dan transparan. Pihaknya pun melalui Dinas Pendidikan Jawa Barat terus mendesain agar PPDB di Jabar dapat membela masyarakat miskin. Salah satu pembelaan warga miskin di Jabar adalah, dengan memberikan bantuan keuangan kepada warga miskin yang sekolahnya di swasta.

"Mau sekolah negeri, swasta sama saja, kesuksesan tidak selalu diukur oleh sekolah formal," katanya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi menyampaikan, sejak tahun lalu telah membuka upaya agar yayasan atau sekolah swasta berbentuk program kepedulian untuk menggratiskan warga miskin. Tahun kemarin, khusus Bandung, ada 70 siswa dari keluarga tidak mampu yang difasilitasi oleh sekolah swasta.

Tahun ini, Dedi kembali menyampaikan ke seluruh cabang dinas untuk membuka Program Sekolah Swasta Peduli Kaum Dhuafa dan KETM. "Ternyata, ketika tadi (pertemuan) virtual, ada 21 sekolah dan yayasan SMA/SMK swasta di Kota Bandung dengan total kuotanya mencapai 748, mereka siap menampung dan menggratiskan warga miskin selama tiga tahun," katanya.

Menurutnya, jika beberapa sekolah di Jabar turut serta dalam program ini maka akan menjadi sebuah solusi yang besar di sektor pendidikan. Khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu agar anaknya bisa meneruskan jenjang pendidikan di level SMA, SMK maupun SLB.

"Karena di masa pandemi Covid-19 ini, yang miskin bertambah banyak, artinya ada warga miskin baru, sementara jumlah sekolah negeri juga terbatas, maka harus dibuka inovasi tersebut," kata Dedi.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA