Tuesday, 16 Syawwal 1443 / 17 May 2022

Paguyuban Pasundan: Jika Ridwan Kamil Ditawari Kepala IKN, Maka Mesti Diambil

Kamis 27 Jan 2022 10:41 WIB

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Teguh Firmansyah

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil).

Foto: Edi Yusuf/Republika
Dini menilai, jika Emil terpilih, maka ini bentuk kepercayaan Jokowi ke orang Sunda.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Presiden Joko Widodo sempat memberikan sinyal orang yang akan dipilih menjadi Kepala Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum lama ini. Meski baru sebatas sinyal, tapi banyak pihal yang mendorong Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengambil tawaran tersebut jika ditunjuk.

Salah satunya, Ketua Umum Paguyuban Pasundan Prof Dr H Didi Turmudzi. Ia mengatakan, jika Jokowi merealisasikan harapannya bahwa kepala IKN dipimpin kepala daerah berlatar belakang arsitek dan menawarkan hal tersebut pada Ridwan Kamil, maka tawaran itu harus diambil.

Baca Juga

"Tentu bagi Paguyuban Pasundan (menjadi Kepala IKN) ini adalah momentum yang baik, momentum itu tidak ada dua kali, oleh karena itu ini harus diambil," ujar Prof Didi, Kamis (27/2/2022).

Didi menilai, menjadi Kepala IKN bukan hanya urusan jabatan. Tapi juga, bentuk kepercayaan Jokowi pada orang Sunda untuk berkontribusi mewujudkan sebuah cita-cita besar. "Kalau masuk disitu (Kepala IKN) artinya orang Sunda memberikan kontribusi optimal bagi kelangsungan hidup negara dan bangsa," katanya.

Karena itu, Didi berharap Jokowi memilih Ridwan Kamil untuk memimpin IKN. Meski sedang memimpin Jawa Barat, menjadi Kepala IKN adalah bentuk penugasan dan kepercayaan dari Kepala Negara. "Mudah-mudahan kita do'akan beliau dipercaya seterusnya beliau lebih dari itu sing nanjung (semoga berkedudukan tinggi) sing terus (semoga terus) manggung bukan hanya di Jawa Barat, seperti itu," paparnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut kriteria Kepala Otorita IKN bernama Nusantara itu adalah kepala daerah dan berlatar belakang arsitek. Otorita IKN Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang beroperasi paling lambat akhir tahun 2022.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA