Sunday, 14 Rajab 1444 / 05 February 2023

UMP Jabar Naik Rp 31.135, Ini Komentar Bank Indonesia Jabar

Senin 22 Nov 2021 20:38 WIB

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Kepala Perwakilan BI Jawa Barat Herawanto (kanan) dan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 dan Manajemen Strategis Kantor Regional 2 Jawa Barat Aulia Fadly (kiri) menunjukan piagam komitmen Perbankan dalam mendukung produk UMKM saat kampanye Gerakan Indonesia Bersama UMKM dan ajang Gernas Bangga Buatan Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/4/2021). Kampanye Gernas Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang berlangsung pada bulan April 2021 di Jawa Barat ini mengangkat tema UKM Jabar Paten.

Kepala Perwakilan BI Jawa Barat Herawanto (kanan) dan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 dan Manajemen Strategis Kantor Regional 2 Jawa Barat Aulia Fadly (kiri) menunjukan piagam komitmen Perbankan dalam mendukung produk UMKM saat kampanye Gerakan Indonesia Bersama UMKM dan ajang Gernas Bangga Buatan Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/4/2021). Kampanye Gernas Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang berlangsung pada bulan April 2021 di Jawa Barat ini mengangkat tema UKM Jabar Paten.

Foto: Antara/M Agung Rajasa
Bank Indonesia Jabar menyebut kenaikan upah signifikan bisa pengaruhi pengusaha

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Bank Indonesia Jawa Barat memberikan komentar, terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2022. Yakni, naik sebesar Rp 31.135 menjadi Rp 1.841.487. 

Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto, persoalan upah memang sangat kompleks. Karena, banyak pihak yang terkait di dalamnya. Sehingga untuk menilai berapa besaran upah yang sesuai, harus dilihat berdasarkan perkembangan dan kondisi ekonomi saat ini.

Baca Juga

"Soal upah ini juga harus dilihat dari sisi pengusaha. Apalagi di tengah pandemi harus dilihat bagaimana kemampuan mereka (membayar upah)," ujar Herawanto usai press conference West Java Annual Meeting 2021 di Kantor BI Jabar, Jalan Braga, Kota Bandung, Senin (22/11).

Herawanto mengatakan, kalau ada kenaikan luar biasa pada upah, sementara pengusaha baru merangkak bisnisnya akibat terdampak Covid-19, maka dikhawatirkan akan kontra produktif. Saat ini, banyak pengusaha berusaha memulai menggenjot usahanya lagi setelah pemberlakuan PPKM.

"Kalau upah naik signifikan, pengusaha nggak bisa meneruskan usahanya, maka mereka tidak bisa bayar karyawannya. Jadi harus diperhatikan suistinibility-nya. Sekarang yang penting ekonomi jalan, ekonomi bisa memberi pendapatan bagi pengusaha, investor, dan buruh," paparnya.

Menurutnya, persoalan upah, investasi, dan ekonomi Jawa Barat, nantinya akan ikut dibahas pada West Java Annual Meeting 2021. Pada West Java Annual meeting 2021, Bank Indonesia Jawa Barat akan menyampaikan evaluasi kinerja ekonomi Jawa Barat tahun 2021, prospek ekonomi tahun 2022, dan berbagai rekomendasi kebijakan untuk turut bersama memajukan perekonomian Jawa Barat. 

West Java Annual Meeting 2021, kata dia,  dengan tema “Saluyu Jawa Barat Bangkit”. Menurutnya, kegiatan ini merupakan momentum penting bagi sinergi dan kolaborasi Bank Indonesia serta berbagai stakeholders utama.

Serta, momentum penting bagi Gubernur Jawa Barat untuk menyampaikan secara langsung arahan dan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada tahun 2022 kepada seluruh pimpinan daerah, pimpinan lembaga keuangan, dunia usaha, akademisi dan masyarakat Jawa Barat. 

"Acara yang digelar di Hotel el Royale Bandung secara hybrid, yakni luring terbatas (60 undangan) dan daring (sekitar 300 undangan)," katanya.

Pada West Java Annual meeting 2021, kata dia, Bank Indonesia Jawa Barat akan menyampaikan evaluasi kinerja ekonomi Jawa Barat tahun 2021, prospek ekonomi tahun 2022, dan berbagai rekomendasi kebijakan untuk turut bersama memajukan perekonomian Jawa Barat. 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA