REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar mengumumkan enam wilayah zona merah pekan ini. Keenamnya Kabupaten Bandung, Tasikmalaya, Indramayu, Karawang, Bekasi, dan Kota Bekasi. Dari enam daerah tersebut, Karawang sudah enam pekan di zona merah.
"Ini Karawang ada di enam minggu berturut-turut. Ini kemari kan dinas ke Kota Tasik. Pertengahan minggu mau ke Karawang untuk menurunkan zona merah enam minggu beturut-turut," ujar Ridwan Kamil yang akrab Emil, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (25/1).
Emil mengatakan, tingkat keterisian rumah sakit di Jabar saat ini 70 persen. Ini, lebih menurutnya lebih baik, karena sebelumnya sempat di 77 sampai 80 persen.
"Ini menurun berkat gedung baru dan kebijakan memindahkan pasien gejala ringan di non-RS maka tingkat keterisiannya ini 70 persen," katanya.
Emil mengaku, per hari ini data di pemerintah pusat masih bercampur. Jadi, sebagian adalah kasus lama. "Tapi prosenstase kasus lama ini, kalau minggu lalu 2/3 dilaporkan kasus lama nah sekarang relatif lebih sedikit;" paparnya.
Sedangkan wilayah yang paling patuh menggunakan masker, kata dia, ada di 91 persen yakni Kota Bandung. Sementara yang paling tidak patuh menggunakan masker adalah Kab Pangandaran hanya 65 persen.
Untuk tingkat kepatuhan menjaga jarak, kata dia, yang paling patuh ada di Kab Bandung sebesar 98 persen. Sedangkan yang paling tidak patuh, ada di Kota Tasikmalaya 63 persen. "Untuk tingkat kepatuhan secara provinsi ini baik dan harus ditingkatkan," katanya.
Emil menjelaskan, untuk kepatuhan tingkat provinsi dalam penggunaan masker ada di 80 persen dan kepatuhan menjaga jarak ada di 80 persen.
"Jadi rakyat Jabar dilaporkan yang menaati protokol kesehatan sudah 80 persen di survei di 27 kabupaten/kota yang tentunya mudah-mudahan membaik. Karena minggu lalu naik turun di angkak 50 persen," kata Emil seraya mengapresiasi petugas termasuk yang melaporkan via aplikasi.
Emil pun menerangkan, terkait penilaian kepatuhan daerah dalam menjalankan protokol kesehatan ini. Karena, masih ada saja kepala daerah yang kurang paham.
Menurutnya, nilai kepatuhan itu diperoleh BNPB dan Kemenkes yang memiliki aplikasi pelaporan untuk kedispilinan. Aplikasi ini dilakukan oleh Babinsa kalau TNI, ada Babinkamtimbas, dan Satpol PP. Mereka, mendatangi ruang publik, jalan apsar, taman, kemudian menghitung titik sampel itu secara digital menggunakan foto.
"Jadi artinya ini metodenya dari sana diakumulasi ini selama satu minggu keluarlah presentasenya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
