Senin 05 Dec 2022 12:31 WIB

Pemprov DKI Pantau Kenaikan Harga Pangan Jelang Natal dan Tahun Baru

Meningkatnya kebutuhan pokok di masyarakat diperkirakan mendorong kenaikan harga.

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Marullah Matali dicopot dari sekda DKI dan digeser menjadi deputi gubernur DKi.
Foto: Republika/zainur mahsir ramadhan
Marullah Matali dicopot dari sekda DKI dan digeser menjadi deputi gubernur DKi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memantau pergerakan harga pangan untuk menekan inflasi menjelang hari Natal dan tahun baru. "Kami memonitor terus yang terkait inflasi di daerah, tiap pekan kami memonitor ini bersama-sama dengan pemerintah," kata Deputi Gubernur DKI, Marullah Matali di Balai Kota DKI, Senin (5/12/2022).

Pihaknya menyiapkan pasar murah untuk menekan kenaikan harga saat hari besar keagamaan dan akhir tahun. Namun, mantan sekretaris daerah (sekda) DKI itu tidak membeberkan detail terkait rencana pelaksanaan pasar murah tersebut.

Marullah menyebutkan, pasar murah nantinya melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). "Kalau di Jakarta mungkin ada yang cukup banyak dan ini melibatkan beberapa SKPD atau OPD terkait itu sampai sekarang masih terus berjalan, dalam kaitan untuk menjaga harga atau dalam istilah makronya menjaga inflasi," katanya.

Meski membahas terkait persiapan Natal dan tahun baru, dalam rapat tertutup dari awak media tersebut tidak dihadiri OPD terkait pangan maupun keamanan dan ketertiban umum. Rapat internal itu dihadiri Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono, para asisten gubernur, kepala dinas terkait kebudayaan dan pariwisata, serta para wali kota dan bupati Kepulauan Seribu.

Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI, Suharini Eliawati mengatakan peningkatan kebutuhan menjelang Natal dan tahun baru rata-rata 0,76 persen hingga 12,72 persen dibandingkan bulan normal. Meningkatnya, kebutuhan pokok itu diperkirakan mendorong kenaikan harga.

Untuk itu, kata dia, pasar murah rencananya dilaksanakan di rumah susun (rusun), RPTRA, kantor kelurahan, kecamatan dan wali kota. Pihaknya akan bekerja sama dengan Bulog, Badan Pangan Nasional, para pelaku usaha, dan OPD dalam menjamin kecukupan pangan. "Kami memastikan ketersediaan pangan di DKI Jakarta hingga 2023 dalam kondisi aman dan cukup sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," kata Suharini.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement