REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR— Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor mencatat jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik Kota Bogor mencapai 468,18 hektare hingga 2021, di mana 9,7 persen di antaranya dikelola Disperumkim Kota Bogor. Setiap tahun, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Disperumkim menargetkan penambahan RTH sebesar 0,8 hektare.
Kepala Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Disperumkim Kota Bogor, Irfan Zacky, menjelaskan capaian RTH pada lahan yang dkelola oleh Disperumkim hingga 2021 sudah mencapai 9,7 persen atau sekitar 45,84 Hektare.
RTH tersebut, disebutkan Irfan, mencakup tujuh taman besar, lapangan, Kebun Raya, hutan penelitian Cifor, bantaran sungai, bantaran kali, dan taman-taman kecil. Mengenai target penambahan RTH per tahun, pihaknya menargetkan 0,8 hektare atau sekitar 8.000 meter persegi setiap tahun.
Meski target yang ditetapkan berada di bawah satu persen, Irfan mengklaim realisasi setiap tahunnya sudah melebihi dari target yang ditentukan. Misalnya seperti pada pembuatan Taman Manunggal di Jalan Manunggal, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.
“Tahun kemaren saja dari target 0,8 hektare kita sudah hampir 2 hektare. Nah tahun ini pun dari target 0,8 hektare lebih. Taman Manunggal saja satu hektare dan yang lain-lain sekitar 1,5 hektare. Jadi setiap tahun target kita sih melebihi capaian kita yang target yang disepakati,” katanya, Senin (1/8/2022).
Ia meyakini, capaian RTH di Kota Bogor akan terus bertambah. Sebab, ada beberapa proyek pembangunan RTH yang belum masuk dalam akumulasi luar RTH secara keseluruhan.
Di samping itu, untuk menambah capaian RTH, Irfan mengatakan Disperumkim Kota Bogor sudah menyiapkan beberapa skema misalnya dengan membeli lahan, hingga membuat taman di perkampungan.
“Rencananya tahun 2023 dan 2024 kami akan coba melakukan beberapa land banking untuk pembuatan taman kampung di lokasi perumahan tidak tertata. Itu salah satu program kami, selain beberapa program lainnya seperti mengembalikan fungsi lahan yang tadinya PKL menjadi taman atau ruang terbuka publik,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti, menyayangkan selama setahun, Pemkot Bogor hanya menggarkarkan 1 persen penambahan RTH di Kota Bogor. Untuk itu, Endah pun meminta agar Disperumkim Kota Bogor mempercepat review dan kajian terkait topologi RTH di Kota Bogor.
“Tipologi RTH ini cukup penting untuk menunjang pelaksanaan Perda RTH ini, sehingga kami untuk disegerakan pembuatan review dan kajiannya,” kata Endah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
