REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Eks gubernur dan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa mengevaluasi berbagai pembenahan dalam pembangunan setahun ke belakang. Pasalnya, banyak kado kurang baik pada momen ulang tahun ke-495 Jakarta.
"Masih banyak pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Salah satunya adalah kita dapat kado yang kurang bagus juga. Kadonya itu Jakarta sebagai kota polusi terburuk," kata Djarot kepada awak media di Jakarta, Rabu (22/6).
Baca: Yuk, Hari Ini Naik Bus Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta Gratis
Ketua DPP PDIP tersebut meminta agar Pemprov DKI bisa mencari penyebab dan memperbaiki berbagai masalah yang muncul di Ibu Kota. Djarot malah menuding pada era Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan, tidak ada perkembangan mengenai ruang terbuka hijau (RTH), dan malah banyak terjadi penyusutan.
Hal itu ditandai dengan laporan Jakarta yang menjadi kota dengan pencemaran udara terburuk di dunia. "Harusnya kan ditambah, penyebabnya (polusi) misal karena penghijauan, lalu lemahnya aturan mengontrol kendaraan," ucap Djarot.
Tak cukup sampai di situ. Djarot juga menyentil Anies yang memberi kado saat ulang tahun Jakarta, dengan ketimpangan ekonomi warga yang semakin meningkat. "Mestinya kan Jakarta dengan kemampuan itu harusnya di bawah tiga persen tingkat kemiskinannya," ujarnya.
Baca: Rekor, Balapan Formula E di Jakarta Ditonton 13,4 Juta Pemirsa Televisi
Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Jakarta meningkat pada 2021 akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan persentase, angka kemiskinan pada 2019 sekitar 3,47 dan naik pada 2020 menjadi 4,53. Hingga akhirnya pada 2021 menyentuh 4,72.
Djarot menyebutkan, meski ibu kota negara akan pindah ke kawasan Seppaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, warga Jakarta harus diberi jaminan bisa tetap optimistis tinggal di kawasan khusus ekonomi. Karena itu, dia berharap, ada kenyamanan yang bisa diraih warga Jakarta, termasuk terhindar dari banjir.
Dia juga mempertanyakan efektivitas pembangunan sumur resapan yang dilakukan pada era Anies. "Kemudian bagaimana untuk pengendalian banjir, apakah sumur-sumur resapan baik atau tidak?" kata Djarot.
Terakhir, Djarot menyentil program rumah DP Nol Persen untuk warga erpendapatan rendah. Dia meminta ada keterbukaan secara transparan oleh Pemprov DKI, mengingat Jakarta tak selalu gemerlap, seperti kawasan Jalan Sudirman-Thamrin.
Baca: Survei Poltracking: UAS Pendakwah Paling Disukai di Indonesia
Ikuti Whatsapp Channel Republika
