REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR— Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Grab Indonesia telah menandatangani perjanjian kerja sama penataan kawasan Suryakencana. Dalam perjanjian tersebut kedua pihak sepakat bekerjasama menata kawasan Suryakencana, diantaranya meliputi penataan jalan Rangga Gading seperti pembuatan kios, mural tematik dan gapura serta lainnya.
Dalam paparannya, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menyampaikan detail penataan atau revitalisasi dan background kawasan Suryakencana. Menurutnya karakter yang dimiliki Kota Bogor harus dikuatkan, salah satunya Suryakencana
“Ikhtiar kami dalam delapan tahun terakhir adalah menguatkan karakter Kota Bogor yang tidak dimiliki kota lainnya. Kota berkarakter memiliki identitas atau pembeda, otomatis roda ekonominya akan berputar,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/6/2022).
Menurut Bima Arya kawasan Suryakencana yang tengah ditata akan menjadi Chinatown yang berbeda dibanding kawasan serupa di daerah lain atau negara lain. Di Suryakencana nuansanya lebih beragam, secara kultur lebih kuat dan terintegrasi. Sehingga sejarah dan cerita kebersamaan yang ada menjadi sesuatu yang bernilai.
Bima Arya menjelaskan, penataan dan revitalisasi yang dilaksanakan Pemkot Bogor bertujuan untuk lebih menghidupkan kawasan pecinan ini menghadapi beberapa persoalan yang terus diselesaikan. Melalui kolaborasi dan sinergi antar perangkat daerah maupun dengan sektor swasta.
“Kita ingin agar maksimal di situ dan kita harus mengatur di kawasan Suryakencana operasionalnya sampai jam berapa. Tinggal PR kita adalah membuat regulasinya yang mengatur terkait kebersihan, pajaknya bagaimana, kemudahannya apa dan memastikan parkirnya tidak bermasalah. PR yang utama di Kota Bogor adalah parkir,” jelas Bima Arya.
Untuk pengawasan dan pengamanan kawasan Suryakencana, Bima Arya mengaku akan memberdayakan dan melibatkan warga sekitar melalui satu sistem yang dibangun, yakni Punggawa Surken. Warga Suryakencana yang tergabung dalam Punggawa Surken akan dibagi dalam beberapa blok. “Dari warga, oleh warga dan untuk warga. Jadi warga yang mengelola karena kita menyadari personel Satpol PP yang dimiliki Kota Bogor jumlahnya terbatas,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
