REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran turut menyampaikan orasi saat massa Partai Buruh menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (14/5/2022). Dalam orasinya, Fadil mengaku mendukung perjuangan kaum buruh.
"Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh," kata Fadil mengawali orasinya dari atas mobil komando yang terparkir persis di gerbang masuk Gedung DPR. Massa buruh pun bersorak sorai mendengar pernyataan Fadil.
"Kami berdua, Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya, mendukung perjuangan buruh. Semoga perjuangan ini bisa terwujud," kata Fadil yang berdiri di atas mobil komando bersama Pandam Jaya Mayjen Untung Budiharto dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal.
Dalam kesempatan itu, Fadil meminta agar massa buruh berjuang atau menyampaikan aspirasinya sesuai koridor hukum. "Sepanjang saya berdinas di Jakarta, buruh melaksanakan demo selalu tertib dan aman. Buruh merupakan bagian penting pembangunan negara kita," ujarnya.
"Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh," kata Fadil lagi mengakhiri orasinya.
Untuk diketahui, massa dari Partai Buruh memadati area depan Gedung DPR/MPR RI, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Aksi unjuk rasa bertajuk May Day Fiesta ini digelar untuk memperingati hari Buruh Internasional atau May Day, yang sejatinya dirayakan setiap 1 Mei.
Ratusan atau bahkan ribuan massa dari Partai Buruh terpantau memenuhi ruas Jalan Gatot Subroto arah Grogol, hanya tersisa jalur busway yang bisa dilalui kendaraan. Sejumlah orator tampak silih berganti menyampaikan tuntutannya dari atas mobil komando yang terparkir di depan gerbang masuk pintu DPR.
"Hidup Partai Buruh. Partai Buruh adalah partai kelas, working kelas. Kita bukan partai orang kaya. Kita berjuang untuk kaum buruh pabrik, orang tertindas, kaum marjinal, tukang becak, tukang ojol, pedagang kecil, orang terpinggirkan," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dalam orasinya.
Dalam momentum kali ini, Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia akan menyuarakan 18 tuntutan. Beberapa di antaranya adalah tolak UU Cipta Kerja Omnibus Law, turunkan harga bahan pokok, tolak upah murah, dan hapus outsourcing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
