REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mencabut laporan polisi terhadap enam orang buruh yang menerobos ruang kerja Gubernur Banten Wahidin Halim pada saat unjuk rasa, Rabu (22/12/2021) lalu. "Saya ini Muslim dan juga santri. Sebelum kalian lahir sudah saya maafkan. Dengan ini laporan saya cabut," kata Gubernur Banten Wahidin Halim saat menerima para buruh di kediamannya di Kota Tangerang, Selasa (4/1/2022).
Wahidin Halim mengatakan, berbeda berpendapat bukan masalah, asal disampaikan dengan baik. Menurutnya, silaturahim menjadi salah satu nilai masyarakat Indonesia. Tidak ada pemimpin yang ingin menyakiti rakyatnya sendiri. "Saya tidak sakit hati. Sejak menjadi kepala desa, saya tidak ada masalah dengan warga masyarakat," kata Wahidin. Wahidin Halim berharap kejadian kemarin menjadi pelajaran bagi semuanya.
Dalam kesempatan itu, Ketua KSPSI Kabupaten Tangerang Ahmad Supriyadi mengungkapkan bahwa apa yang terjadi sebagai sebuah perjalanan dan perjuangan para buruh. "Pada hari ini sudah tuntas dengan adanya kesepakatan berdamai. Atas nama anak-anak saya, minta maaf yang setinggi-tingginya. Bahwa itu tidak ada maksud untuk merusak, ataupun melecehkan, Bapak Gubernur Wahidin Halim sebagai pemimpin kami," kata Ahmad Supriyadi.
Ia mengatakan, KSPSI akan menjalin komunikasi dan menyampaikan yang terbaik untuk para buruh. Hal senada juga diungkap Sahuri (33), salah seorang buruh mewakili teman-temannya yang sebelumnya melakukan aksi masuk ruang Gubernur Banten, menyampaikan permintaan maaf atas apa yang terjadi.
"Saya minta maaf atas kejadian kemarin. Itu saya lakukan spontanitas saja. Tidak ada tujuan menghujat Bapak Gubernur Wahidin," kata dia.
Dia menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Banten yang telah mencabut laporan polisi atas kejadian tersebut. Kuasa hukum Gubernur Banten Asep Abdullah Busro mengungkapkan bahwa malam ini telah terjadi kesepakatan antara Gubernur Banten Wahidin Halim dengan para buruh.
"Kami sebagai kuasa hukum akan berkoordinasi dengan teman-teman Direktur Kriminal Umum Polda Banten dan mengurus secara administratif," kata Asep.
Hal senada juga diungkap kuasa hukum para buruh Akmani. Pihaknya yakin sejak awal bahwa Gubernur Banten akan menerapkan keadilan restoratif sesuai amanah Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Dirjen Peradilan Hukum Kementerian Hukum dan HAM. "Alhamdulillah restorative justice bisa kami laksanakan. Kami harapkan bisa terbangun komunikasi yang baik," katanya.
Kesepakatan damai ini ditutup dengan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Gubernur Banten Wahidin Halim, untuk kebaikan bersama dan kemajuan Provinsi Banten. Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim melalui kuasa hukumnya melaporkan buruh yang masuk ruangan kerja dan duduk di meja kerja gubernur, ke Polda Banten. Atas laporan tersebut, enam orang buruh dijadikan tersangka hingga akhirnya sepakat berdamai dan laporan dicabut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
