REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya meluncurkan whistleblowing system (WBS), bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember 2021. Sistem tersebut dibangun untuk menciptakan lingkungan kerja bebas korupsi di BUMD milik Pemprov DKI Jakarta tersebut.
Acara launching yang digelar di Novotel Cikini, Jakarta Pusat, itu diisi dengan kegiatan diskusi mengenai sistem whistleblowing. Dalam diskusi tersebut, narasumber bersama audiens membahas terkait pembentukan WBS, pelaksanaan, kendala/tantangan, hingga pengawasannya dengan tujuan untuk mencegah atau menangani dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di suatu lembaga atau organisasi.
Sejumlah narasumber yang hadir dalam diskusi tersebut meliputi Kasatgas Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK RI Muhammad Sopan Hadi, Head Of Governance Corporate and Affair Department at PT MRT Jakarta Prima Margareth, dan Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Bima Priya Santosa.
Dalam kesempatan itu, pihak KPK menjelaskan secara rinci mengenai cara kerja WBS. Kasatgas Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK RI Muhammad Sopan Hadi mengatakan, penerapan WBS di Perumda Pembangunan Sarana Jaya merupakan hal penting, mengingat BUMD tersebut memiliki peran yang vital dalam pembangunan di DKI Jakarta, sehingga upaya menanggulangi dugaan tindak pidana korupsi perlu dilakukan.
"Peran Perumda sangat vital. Tugas yang diemban sangat mulia karena melaksanakan fungsi untuk melaksanakan pembangunan dan usaha mencapai profit menghasilkan PAD (pendapatan asli daerah), dan itu tidak mudah dengan persaingan yang ada," ujar Sopan Hadi, Kamis (9/12).
Sopan menuturkan, WBS dapat menjadi wadah bagi orang-orang yang mengetahui adanya tindakan dugaan korupsi untuk melaporkannya atau menjadi wistleblower. Dan diharapkan dalam keberjalanannya, para wistleblower bisa terjaga.
"Menjadi wistleblower itu aplikasi wata'awanuu 'alal birri wattaqwa (tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa). Kami mengapresiasi Perumda Pembangunan Sarana Jaya bangun WBS artinya ada proses menjaga," terangnya.
Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Bima Priya Santosa mengatakan, pihaknya akan berupaya untuk mulai membangun WBS dengan mempelajari sistem tersebut yang sudah berjalan di lembaga-lembaga lainnya. Semisal belajar dari PT MRT Jakarta yang sudah membangun WBS sejak 2017 lalu.
"Kita coba belajar bangun sistem WBS, juga belajar tentang siapa yang mengawasi. Serta yang menarik, tentang jangka waktu investigasi," tuturnya.
Bima mengakui, Perumda Pembangunan Sarana Jaya mengalami masalah terkait kasus penyelewengan yang terungkap baru-baru ini. Sehingga diharapkan dengan adanya WBS, BUMD tersebut bisa lebih transparan dan kompeten ke depannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
