REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan anak BUMD DKI Jakarta, PT JakLingko Indonesia, memperkirakan tarif semua moda transportasi di DKI Jakarta bakal lebih terjangkau setelah dilakukan integrasi. "Tarif lebih terjangkau sebagai satu moda yang terintegrasi," kata Direktur Utama PT JakLingko Indonesia Muhammad Kamaluddin ketika berkunjung ke LKBN Antara di Jakarta, Senin (14/6).
Besaran tarif transportasi setelah terintegrasi, kata dia, saat ini masih dalam pembahasan Pemprov DKI Jakarta. Kewenangan mengumumkan tarif pun, lanjut dia, berada di Pemprov DKI Jakarta selaku pemegang saham mayoritas perusahaan anak BUMD DKI itu.
Kendati demikian, JakLingko sudah melakukan kajian terkait kemampuan dan keinginan untuk membayar dari masyarakat. "Berdasarkan kajian, warga akan berminat. Ini sebetulnya membantu mereka, akan banyak warga terbantu karena lebih terjangkau," ucapnya.
Nantinya, Kamaluddin mengatakan, tarif akan dibuat lebih menarik salah satunya dengan tawaran diskon dengan besaran yang sedang dimatangkan. "Kami melakukan kajian dan memang akan ada rekomendasi tarif baru yang terintegrasi untuk semua moda. Kalau sekarang skema tarif berbeda, ada skema tarif tetap, jarak dekat-jauh semua sama. Rekomendasi dari konsultan akan berdasarkan jarak ke depan," ucapnya.
JakLingko Indonesia saat ini sedang bersiap meluncurkan fase pertama integrasi sistem pembayaran, tarif dan rute antarmoda transportasi di Jakarta dan sekitarnya dengan target pada 17 Agustus 2021. Pada awal Juli 2021, rencananya akan dilakukan uji coba internal untuk mematangkan peluncuran fase pertama integrasi transportasi itu.
Dengan tarif yang terjangkau dalam moda transportasi terintegrasi itu, ia mengharapkan warga beralih kepada angkutan transportasi publik. Ia mengungkapkan pengguna angkutan umum di Jabodetabek saat pandemi diperkirakan mencapai sekitar satu juta orang.
Dibandingkan saat situasi normal sebelum pandemi Covid-19, lanjut dia, pengguna transportasi umum mencapai sekitar 2,5 juta orang. "Jadi kami komitmen untuk mendukung program Pemerintah Provinsi DKI untuk meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum ke depan bisa sampai empat juta dan lebih besar lagi," imbuhnya.
Apabila pengguna transportasi pribadi beralih ke transportasi umum, ia mengharapkan kemacetan bisa ditekan. Saat ini, kata dia, porsi pengguna transportasi umum di Jabodetabek masih terbilang rendah yakni baru mencapai 25 persen.
Sedangkan berdasarkan kajian bersama dengan konsultan internasional, ucap dia, porsi pengguna transportasi umum diperkirakan baru mencapai kisaran 60 persen pada 2029-2030. "Kami sudah melakukan kajian dengan konsultan internasional dan memang (integrasi) ini faktor utama untuk memecah kemacetan di Jakarta," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
