REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria memastikan bantuan sosial tunai (BST) bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19 diberikan secara utuh. Ariza menegaskan, tidak ada pemotongan apapun terhadap bantuan senilai Rp 300 ribu.
"Tidak mungkin bansos (bantuan sosial) dipotong," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Jumat (12/3).
Riza menjelaskan, Pemprov DKI memiliki kewajiban memberikan BST dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang disalurkan kepada masyarakat melalui Bank DKI. Sehingga uang tersebut langsung diberikan ke masing-masing rekening penerima bantuan secara utuh.
"Jadi tidak mungkin ada pemotongan karena itu langsung ke ATM masing-masing dan tidak berkurang 1 perak pun," jelasnya.
Meski demikian, Riza mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan keluhan kepada Pemprov DKI jika memiliki bukti adanya pemotongan BST tersebut. "Silakan buktikan kalau ada yangg disampaikan DKI dipotong, silakan protes," ucapnya.
Selain itu, Pemprov DKI akan memberikan sanksi berat bagi jajarannya jika terbukti melakukan pemotongan nilai BST. "Kalau ada aparat kami motong di Bank DKI, kita akan beri sanksi yang berat," tegas politikus Partai Gerindra itu.
Adapun mekanisme penyaluran BST yang bersumber dari APBN Kementerian Sosial (Kemensos) RI akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Sedangkan bantuan yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disalurkan melalui PT Bank DKI.
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Syarif menyampaikan, pihaknya akan mengundang Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta selaku pihak yang memiliki kewenangan dan pendataan penerima BST untuk melakukan verifikasi laporan masyarakat mengenai adanya temuan potongan nilai bantuan tersebut. Syarif mengungkapkan, pihaknya belum mengetahui pasti sumber BST yang dimaksud berasal dari Kementerian Sosial atau Dinsos DKI Jakarta.
"Lagi kita verifikasi apakah pengaduan berasal dari jalur Kemensos. Dinsos kita minta keterangan. Sebenarnya belum fix itu laporan pengaduan dari mana, hanya menyatakan potongan. Peristiwa yang dilaporkan dari mana belum detail," ujar Syarif.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta itu pun menduga, kecil kemungkinan pemotongan itu dilakukan oleh Dinsos DKI. Sebab, kata dia, penyaluran bantuan diserahkan melalui ATM penerima bantuan.
"Dugaan saya kalau dari Dinsos tipis kemungkinan, karea Kemensos via Pos, karena tidak pakai ATM," katanya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Rany Maulani mengungkapkan, banyak menerima aduan warga yang mengakui adanya pemotongan nilai BST. Namun, Rany tidak menjelaskan secara rinci mengenai hal tersebut.
"Banyak laporan ke kami juga memang masih banyak oknum dari pihak wilayah RT dan RW yang melakukan pemotongan dana BST ini dan ini enggak bisa dipukul rata. Jadi memang sebaiknya bantuan tunai dievaluasi supaya ada perbaikan kedepannya," kata Rany dalam diskusi virtual, Rabu (10/3).
Selain itu, Rany menambahkan, banyak masyarakat yang menggunakan dana BST tidak tepat sasaran, seperti untuk membayar cicilan kendaraan. Padahal, kata dia, bantuan yang diberikan pemerintah itu harusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
"Pada kenyataannya memang ada dana tersebut yang dipakai bukan untuk kebutuhan sehari-hari, kebanyakan juga dipakai untuk membayar cicilan kendaraan dan lain-lain," ucapnya.
Menurutnya, hal itu terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait penggunaan dana bansos. Oleh karena itu, Rany meminta Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Sosial, untuk mengevaluasi kembali program BST DKI Jakarta.
"Saya berharap Dinsos melakukan evaluasi dan perbaikan supaya penerima bansos ini tidak salah sasaran dan tidak disalahgunakan juga," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
