REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan DPRD Kota Bekasi menggelar rapat paripurna. Salah satu agendanya adalah penyampaian sikap fraksi terhadap dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengatakan, salah satu fraksi menyampaikan kalau Kota Bekasi ingin dapat masuk dalam prioritas dana PEN Jawa Barat.
"Tadi salah satu fraksi menyampaikan dan kita akan sampaikan ke pak gubernur agar proporsional dalam memberikan (dana PEN) dari daerah penghasil terbesar kedua kepada Kota Bekasi menjadi skala prioritas," kata Pepen, sapaan akrabnya, di Kantor DPRD Kota Bekasi, Senin (28/9).
Pepen tak secara spesifik menyebut nilai yang diinginkan. Akan tetapi ia ingin Jawa Barat memberi perhatian lebih kepada Kota Bekasi. "Salah satu fraksi menyampaikan, mengimbau kepada Jabar untuk memberi perhatian lebih karna disebutkan tadi oleh pimpinan DPRD terjadi ketidakseimbangan antara yang diberikan DKI dan Jabar," jelas dia.
Adapun, Pemprov Jawa Barat mengajukan pinjaman sebesar Rp 1,904 triliun (tahun 2020) dan Rp 2,098 triliun (tahun 2021). Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur sosial, meliputi rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lain. Kemudian infrastruktur logistik, meliputi jalan dan jembatan provinsi dan kabupaten/kota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
