REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pengamat Hukum Internasional dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr DW Tadeus menilai lawatan yang dilakukan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Ukraina dan Rusia sebagai negara yang sedang berkonflik mempertegas posisi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Indonesia tidak mengikuti blok manapun.
"Indonesia kembali mempertegas standing position dalam menyikapi konflik Rusia-Ukraina yaitu prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan kunjungan Jokowi untuk menemui pemimpin kedua negara yang berkonflik," kata Tadeus ketika dihubungi di Kupang, Kamis.
Menurut dia, kunjungan Jokowi ke kedua negara menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa diintervensi dalam mengambil keputusan politik menyikapi konflik Rusia-Ukraina. Artinya Indonesia bebas menentukan sikap untuk berkunjung ke kedua negara tanpa harus berada di sisi Amerika Serikat dan sekutunya untuk mengecam atau menyalahkan Rusia.
"Jika Jokowi hanya mengunjungi Ukraina, maka patut dinilai sikap politik bebas aktif kita telah diintervensi untuk mendukung salah satu pihak yang berperang," katanya lagi.
"Jadi kunjungan ke kedua negara ini menunjukkan Indonesia tidak harus mengikuti maunya Amerika Serikat untuk berpihak ke mereka. Kita punya sikap yang berbeda, sehingga tidak diremehkan dunia," katanya pula.
Pada sisi lain, kata ia, Ukraina dan Rusia tetap menganggap Indonesia sebagai teman, sehingga Indonesia mudah mengambil peran untuk mencoba mendamaikan kedua belah pihak."Sikap ini yang ditunggu-tunggu masyarakat dunia dengan harapan agar konflik bisa mereda, sehingga ancaman krisis energi, pangan, dan sebagainya secara global bisa teratasi," katanya.
Menurut dia, jika ke depan konflik kedua negara dapat mereda, maka Indonesia turut mencatatkan sejarah ikut menciptakan perdamaian dunia melanjutkan apa yang telah dirintis Presiden pertama Indonesia Soekarno(Bung Karno).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
