Tuesday, 6 Zulhijjah 1443 / 05 July 2022

Politisi PKS Ragukan Gerindra Masuk Koalisi

Sabtu 26 Feb 2011 17:42 WIB

Red: Krisman Purwoko

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Politisi Partai Keadilan Sejahtera meragukan Partai Gerindra akan bergabung dalam koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah. "Partai-partai politik anggota koalisi adalah partai-partai yang sudah berkeringat mengusung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada pemilihan presiden tahun 2009," kata Nasir Djamil usai diskusi "Polemik: Koalisi Pecah Kabinet Terbelah" di Jakarta, Sabtu.

Anggota Komisi III DPR RI ini meyakini Partai Gerindra memiliki pertimbangan dan etika untuk bergabung dalam koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah. Menurut Nasir, jika Gerindra bergabung dalam koalisi akan semakin menguatkan pemerintahan, tapi apakah Partai Gerindra akan masuk begitu saja tanpa berkeringat. "Saya yakin Partai Gerindra memiliki etika dan harga diri untuk tidak begitu saja menikmati hasil keringat partai-partai politik pengusung pasangan Yudhoyono-Boediono," katanya.

Nasir Djamil menjelaskan, anggota koalisi yakni Partai Golkar, PKS, PAN, PPP, PKB, dan Partai Demokrat sudah bekerja keras mengeluarkan keringat saat mengantarkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden tahun 2009.

Jika ada orang lain yang tidak berkeringat kemudian ingin duduk dalam koalisi, menurut dia, hal itu tidak sejalan dengan etika dan harga diri orang tersebut.

Pada diskusi itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit mengusulkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat berani merombak koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah. "Saat ini merupakan kesempatan terakhir untuk merombak koalisi dan menyelamatkan Partai Demokrat pada pemilu 2014," kata Arbi Sanit.

Menurut dia, sikap Partai Golkar dan PKS yang sering berseberangan dengan Partai Demokrat dan partai politik lainnya anggota koalisi merupakan pengingkaran terhadap komitmen yang sudah disepakati. Arbi mengusulkan agar Presiden Yadhoyono mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan Partai Golkar dan PKS dari koalisi.

Sikap Partai Golkar dan PKS yang sering berseberangan jika terus dibiarkan, kata dia, akan mengganggu koalisi yang pada akhirnya akan menghambat pemerintahan. "Padahal koalisi semangatnya untuk bekerja sama mendukung pemerintah," katanya.

Arbi Sanit menambahkan, agar Presiden Yudhoyono berani merombak koalisi dengan mengeluarkan Partai Golkar dan PKS dan kemudian merekrut Partai Gerindra. Koalisi partai politik pendukung pemerintah minus Partai Golkar dan PKS serta plus Gerindra, menurut dia, memiliki 284 kursi di parlemen. "Jumlah itu masih lebih dari 50 persen, sehingga masih menang jika membuat keputusan melalui mekanisme voting," katanya.

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA