REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Pemerintah pusat siap menggelontorkan dana penggantian ternak milik pengungsi Merapi, Rabu (1/12) sore ini. Untuk realisasinya masih menunggu kepastian dari Bupati Sleman, Boyolali, Magelang, dan Klaten terkait jumlah ternak yang harus diganti.
"Menghitung jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk untuk dicarikan hari ini," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Prabowo, di Media Center Tanggap Bencana Merapi Yogyakarta.
Pemerintah pusat memastikan hanya akan membeli ternak sapi yang masih hidup. Sedangkan sapi yang telah mati akan dimasukkan dalam program bantuan sosial Kementerian Pertanian.
Data terakhir yang dimiliki oleh Prabowo, saat ini ada sebanyak 3.881 ekor sapi yang masih hidup. Sapi-sapi ini siap untuk dibeli pemerintah. Dana yang sudah disiapkan sebesar Rp 100 miliar. Sedangkan yang sudah dijual sendiri oleh pengungsi sebanyak 414 ekor.
Harga yang ditetapkan pemerintah untuk membeli ternak sapi yang masih hidup itu, sebagai berikut, untuk ternak potong jantan seharaga Rp 22.000 per kilogram, Ternak potong betina yg tidak produktif 20.000 per kilogram, Pedet RP 2,5 juta sampai Rp 5 juta, ternak bunting Rp 9 juta, sapi perah yang masih bisa produksi Rp 10 juta.
Untuk sapi yang sakit karena efek letusan Gunung Merapi, pemerintah akan menganalisa terlebih dahulu separah apa penyakit yang diderita. Besaran harga pembelian nanti tergantung dari pemeriksaan itu.
"Nanti dilihat kondisi sakitnya, bisa disembuhkan atau tidak bisa disembuhkan. Dari pemeriksaan dokter, kita nanti menentukan harganya. Peternak tidak akan dirugikan," kata Prabowo.
Kemudian kebijakan pemerintah pusat terkait ternak yang mati, prabowo menegaskan, pemerintah tidak akan membeli ternak tersebut. Akan tetapi, pemiliknya akan diikutsertakan sebagai calon penerima bantuan sosial yang akan dianggarkan pada tahun 2011.
Jumlah sapi yang mati nanti akan diganti dengan sapi dalam jumlah yang sama. Saat ini jumlah ternak sapi yang mati akibat letusan Gunung Merapi sebanyak 2.907 ekor.
Menambahkan tentang proses bantuan sosial itu, Ketua Divisi I Penanganan Ternak Korban Merao, Ida Tjahajati, mengatakan kesulitan yang dialami pemerintah adalah di pendataan pemilik sapi yang mati. "Data sapi perah mudah karena ada kelompoknya. Kalau ternak potong agak susah," katanya.
Oleh karena itu, pemerintah akan menggunakan pakta integritas untuk menjamin bantuan sampai pada pemilik sapi yang mati. Surat pernyataan sebagai pemilik itu harus ditandatangani oleh pemilik, saksi (bisa berupa tetangga), aparat desa, dan dari Dinas Peternakan. "Kalau data tidak benar, bisa dituntut secara hukum," ujar Ida.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
