REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Badan Nasional Penanggulangan Bencana berencana membangun 300 unit hunian sementara bagi masyarakat korban letusan Gunung Merapi.
Sekretaris BNPB Fatchul Hadi usai menghadiri rapat terbatas penanggulangan bencana di Kantor Wapres, Jakarta Senin, mengatakan, untuk sementara akan dibangun 300 unit hunian dulu yang akan menampung 3.000 sampai 5.000 penduduk.
Menurut Hadi, hunian sementara tersebut diprioritaskan bagi masyarakat yang sebelumnya tinggal di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III atau yang paling dekat dengan puncak Merapi. "Namun, lokasinya hingga kini belum ditentukan," katanya.
Pada kesempatan sama, Sekretaris Menko Kesra Indroyono Susilo mengatakan, hunian sementara bagi korban Merapi dibangun merata di empat kabupaten. "Merapi masih berstatus awas. Namun empat kabupaten sudah dikurangi zona bahayanya. Magelang 10 Km, Boyolali 10 Km, Klaten 10 Km, dan Sleman 15 km," ungkapnya.
Indroyono mengemukakan, untuk wilayah Merapi dan sekitarnya, pemerintah belum melakukan tahapan rehabilitasi dan rekosntruksi mengingat situasi di wilayah itu masih dalam status bahaya.
"Semalam saja Gunung Merapi masih mengeluarkan awan panas. Jadi, meski aktivitasnya sudah menurun namun ancaman bahaya masih ada, apalagi statusnya masih 'awas'," tutur Indroyono.
"Namun, pemerintah telah melakukan peletakan batu pertama di wilayah Merapi sebagai tanda akan ada tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah itu jika statusnya sudah benar-benar aman," tambahnya.
Menurut Fatchul, saat ini jumlah pengungsi pasca letusan Gunung Merapi telah mengalami penurunan dari 400 ribu menjadi 200 ribu orang. Kendati demikian, BNPB menghimbau masyarakat di sekitar Gunung Merapi untuk tetap waspada karena aktivitas gunung teraktif di dunia itu belum surut.
"BNPB akan memberikan seluruh kebutuhan dalam kondisi darurat ini, baik makanan, perbaikan, evakuasi, tetap jadi tanggung jawab kami," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
