REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN--Ketua Komisi IX DPR dr Ribka Tjiptaning menilai selama hampir seminggu di Yogyakarta Badan Nasional Penanggulangan Bencana belum memberikan kontribusi dalam penanggulangan bencana letusan Gunung Merapi. "Badan Nasuional Penanggulangan Bencana (BNPB) pergi saja dari daerah bencana ini," katanya di Stadion Maguwoharjo, Rabu (10/11).
Menurut dia, pemerintah daerah sudah mampu untuk mengatasi bencana Merapi, dan keberaadaan BNPB justru semakin membuat kebijakan menjadi terlalu formal dan birokratis. "Pemerintah daerah saat ini lebih tahu apa yang terjadi dan harus bagaimana. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki sistem yang baik untuk mengatasi bencana ini, keberadaan BNPB justru memperlambat dalam menangani bencana," katanya menegaskan.
Ia mengatakan, pemerintah sendiri sudah memberikan tambahan dana sebesar Rp 200 miliar kepada BNPB untuk menangani Merapi. "Namun, sampai saat ini belum sepeserpun yang dialokasikan ke pemerintah daerah. Saya kira dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pindah kantor ke Yogyakarta persoalan jadi lebih mudah. Namun, kenyataannya kok semakin rumit," ucapnya.
Ia mengemukakan, untuk itu agar lebih tepat sasaran maka serahkan saja persoalan ini kepada Pemerintah Daerah karena mereka juga kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. "Pemerintah daerah itu hanya butuh sokongan dana," paparnya.
Ribka mengatakan, pihaknya juga mempersoalkan operasional BNPB saat berada di Yogyakarta. "Mereka tidurnya di hotel, dari pada anggaran habis untuk operasional lebih baik langsung saja berikan ke Pemerintah Daerah kan beres," ujarnya.
Ia mengatakan, BNPB sendiri juga tidak memiliki data akurat mengenai para pengungsi yang dapat berdampak serius bagi para pengungsi. "Saat ini barak-barak pengungsi itu menyebar kemana-mana, BNPB apakah memiliki data itu? tidak kan? itu hanya pemda yang tahu secara detail," katanya.
Anggota DPRD Kabupaten Sleman Rendradi Suprihandoko menambahkan bahwa belum ada kontribusi serta nilai tambah selama BNPB ada di sini. "Semua justru semakin lambat karena sangat birokratis dan formal," ucapnya mengungkapkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
