REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengeluarkan dana santunan terhadap korban kerusuhan koja sebesar Rp 2,4 Miliar. Pemberian santunan itu dilakukan sebagai upaya pemerintah menyikapi rekomendasi yang dikeluarkan tiga institusi yakni, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas HAM, dan Palang Merah Indonesia (PMI) atas investigasi yang telah dilakukan.
Menurut Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah DKI, Effendi Anas, keputusan memakai data tersebut dilakukan karena dianggap lengkap dan mewakili rekomendasi pihak-pihak lainnya. “ Santunan tersebut rencananya akan diserahkan tak hanya bagi para korban meninggal tapi juga luka berat, sedang hingga ringan,” ujarnya pada sejumlah wartawan, Rabu (18/5).
Total santunan yang diberikan kepada seluruh korban sebesar Rp 2,427 miliar. Anggaran tersebut berasal dari APBD DKI sebesar Rp 1,431 miliar. Dana ini terdiri dari biaya pengobatan gratis selama korban dirawat rumah sakit sebesar Rp 448,4 juta.
Selain itu ada pula santunan bagi korban unsur masyarakat Rp 710 juta dan santunan meninggal dunia dan cacat fungsi bagi aparat satpol PP sebesar Rp 272,6 juta. Anggaran santunan juga diberikan oleh PT Pelindo II sebesar Rp 996,5 juta. Dana santunan ini diperuntukan bagi aparat kepolisian dan Satpol PP sebesar Rp 996,5 juta.
Peristiwa kerusuhan Koja terjadi 14 April 2010 lalu. Mereka menjadi korban saat terjadi kerusuhan dalam penertiban areal makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Hadad atau yang dikenal sebagai Mbah Priok.
Dari data yang diperoleh total jumlah korban yang akan disantuni sebanyak 231 orang. Mereka terdiri dari tiga korban meninggal, 26 luka berat dimana delapan diantaranya cacat fungsi, 35 orang luka sedang dan luka ringan sebanyak 167 orang.
Rencananya penyerahan ini akan dilakukan Kamis (20/5), di kantor Walikota Jakarta Utara. Lebih lanjut Effendi mengatakan pemberian ini akan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. “ Dan semoga bisa berguna,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
