REPUBLIKA.CO.ID,PASURUAN -- Presiden Joko Widodo menargetkan penerbitan 1,5 juta sertifikat tanah untuk masyarakat di Jawa Timur pada 2018. Presiden meminta pelayanan BPN dipercepat dan masyarakat tidak menunggu bertahun-tahun agar dapat memperoleh sertifikat.

"Target saya 7 juta sertifikat harus diberikan ke rakyat tahun ini. Di Jawa Timur, targetnya 1,5 juta sertifikat tahun ini," kata Presiden Joko Widodo di Gelanggang Olahraga Sasana Kridha Anoraga, Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (12/5).

Presiden menyampaikan itu dalam pembagian 3.973 sertifikat tanah untuk masyarakat di kabupaten Pasuruan, kota Pasuruan, kabupaten Probolinggo, kota Probolinggo, kota Mojokerto serta kota Surabaya. "Saya tahu, pak menteri ATR/BPN pada Sabtu-aHAD sering nggak libur, Kantor BPN sering tidak libur, memang harus seperti itu, melayani rakyat, bener gak?" tambah Presiden merujuk pada menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

"Jadi, kenapa didorong agar 7 juta sertifikat di seluruh tanah air bisa diterima masyarakat? Karena setiap saya ke kampung, di semua provinsi, semua keluhannya sengketa tanah, sengketa lahan," tambah Presiden.

Bila berhadapan dengan hal itu, masyarakat pasti kalah melawan pengusaha atau pihak lain," ujar Presiden menambahkan.

"Masyarakat pasti kalah, tapi setelah pegang sertifikat tanda hak hukum atas tanah, enak banget. Ini milik saya, tidak bisa diambil. Di sini ada tulisan pemegang hak tanah, bila dibawa ke pengadilan manapun akan menang sehingga tanda bukti hak hukum ini maksud sertifikat diselesaikan secepat-cepatnya dan tidak ada sengketa, dengan rakyat selalu kalah, Insya Allah aman," kata Presiden.

Hadir juga dalam acara itu Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika