REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian telah sangat mengkhawatirkan, sehingga kini banyak negara mulai mengeluarkan kebijakan penyelamatan ekonomi dengan mulai membuka kegiatan ekonominya, termasuk Indonesia. Bahkan, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa hampir semua negara mengalami pertumbuhan ekonomi kontraksi atau negatif dalam Kuartal II tahun ini.
Dalam rangka menyusun action plan untuk menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Pemulihan Ekonomi Jawa Tengah, Kamis (2/7). Diikuti oleh setidaknya 27 pimpinan instansi pemangku kebijakan perekonomian dan ketua asosiasi pelaku usaha.
FGD ini menghadirkan narasumber Kepala Bank Indonesia Jawa Tengah, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jateng DIY, Dirut PT Bank Jateng, Kepala BAPPEDA Prov. Jateng, serta akademisi Guru Besar Unika Soegijapranata. Prof Andreas Lako.
Prof. Andreas Lako menjelaskan bahwa tidak berbeda dengan daerah lain, saat ini Provinsi Jawa Tengah mengalami kontraksi dimana pertumbuhan ekonomi di Kuartal II tahun 2020 asumsinya sangat berat di skenario 1,6 persen hingga 2,1 persen (realisasi Kuartal I Badan Pusat Statistik 2,6 persen). Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan adalah anjloknya nilai impor dan ekspor.
Bea Cukai memiliki peran penting dalam menaikkan nilai ekspor impor. Pelayanan dokumen ekspor impor di kantor-kantor Bea Cukai dipastikan berjalan normal. “Pelayanan di kantor Bea Cukai berjalan normal dengan menerapkan protokol kesehatan. Penerapan fleksibel workspace yang memungkinkan sebagian pegawai bekerja dari rumah juga dilaksanakan dengan mengutamakan pelayanan kepada industri dan masyarakat,” tutur Kakanwil Bea Cukai Jateng DIY Padmoyo Tri Wikanto yang turut hadir dalam acara tersebut.
Kanwil Bea Cukai Jateng DIY terus berusaha mendorong ekspor dan mendukung industri di Provinsi Jawa Tengah khususnya. Dalam kondisi pandemi, pemberian fasilitas fiskal tetap dilaksanakan. Penyesuaian dilakukan diantaranya dengan mengurangi tatap muka dan melakukan presentasi proses bisnis dan asistensi dilakukan melalui video conference.
Hal tersebut senada dengan kesiapan pemerintah yang disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam acara tersebut. “Pemerintahan tidak terganggu (walaupun) work from home tetap berjalan. Dengan berjalan normalnya administrasi pemerintahan ini bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi.” pungkasnya.
