REPUBLIKA.CO.ID, SIDOARJO -- Penyelenggaraan pemerintah yang baik, yang menjalankan proses bisnisnya dengan prinsip-prinsip good governance adalah dambaan semua pihak. Tuntutan masyarakat akan birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi juga sangat tinggi.

Guna mencapai hal tersebut, diterbitkanlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan instansi pemerintah yang digunakan sebagai pedoman pembangunan zona integritas bagi unit-unit kerja pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Pemerintah, melalui Permenpan, mengajak instansi-instansi pemerintah untuk mendapatkan predikat tersebut, sebagai salah satu wujud keseriusan instansi pemerintah untuk menjadi penyelenggara pemerintah yang baik dan sejalan dengan prinsip- prinsip good governance. Tak terkecuali Bea Cukai Juanda, yang melaksanakan Deklarasi Zona Integritas Kawasan Bandar Udara Juanda di Gedung GRHA Satu PT. Angkasa Pura I (Persero), pada tanggal 21 Mei 2019.

Kepala Kantor Bea Cukai Juanda, Budi Harjanto menandatangani komitmen zona integritas dan menjelaskan bahwa jajarannya siap menyukseskan zona integritas kawasan Bandar Udara Juanda. Sesuai Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada kementerian ataupun lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM.

"Mengusung semangat tersebut, kami menyatakan siap menyukseskan zona integritas kawasan Bandar Udara Juanda melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Budi dalam siaran persnya.

Saat ini, seperti dijelaskan Budi, Bandara Juanda Surabaya menjadi salah satu dari enam bandara yang menjadi prioritas pembangunan zona integritas, bersama dengan Bandara Soekarno Hatta Jakarta, Bandara Kualanamu Medan, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara Hang Nadim Batam dan Bandara Ngurah Rai Bali. Selain itu, juga terdapat enam pelabuhan yang menjadi prioritas pembangunan zona integritas, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Pelabuhan Sekupang Batam, serta Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

“Dengan adanya pencanangan zona integritas diharapkan pelayanan petugas kepada stakeholder Bea Cukai Juanda menjadi lebih profesional. Untuk menuju Bea Cukai Makin Baik,” tegasnya.