REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus berupaya menciptakan proses bisnis yang bersih, adil, dan transparan. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah baru-baru ini yaitu program penertiban impor berisiko tinggi.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi, mengatakan meskipun jumlahnya sedikit, namun impor berisiko tinggi dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan mengancam pelaku bisnis yang taat terhadap peraturan pemerintah.

Direktur Penelitian Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (PPEB UGM), Bambang Riyanto, mengatakan yang terpenting dalam menciptakan suatu kebijakan adalah proses implementasinya. “Proses implementasi terhadap suatu kebijakan menyumbang 60 persen faktor kesuksesan sehingga setiap proses pengimplementaian kebijakan harus diperhitungkan agar hasil akhir tujuan program ini tercapai," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Senin (31/7).

Dia menyebut, penyederhanaan prosedur dan sistem dalam pelayanan kepabeanan dan cukai harus dilakukan guna memudahkan proses bisnis para pelaku usaha. “Dalam program penertiban impor berisiko tinggi, salah satu inisiatif strategisnya adalah meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan di mana hal tersebut dapat dilakukan dengan menyederhanakan perizinan antar-kementerian dan lembaga tentu harus dilakukan,” kata dia.

Bambang berharap dengan adanya program penertiban impor berisiko tinggi dapat menutup peluang-peluang kebocoran penerimaan negara. Dengan begitu, ke depannya dapat tercipta proses bisnis yang benar-benar bersih, adil, dan transparan.