REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Bea Cukai Ternate mendapatkan dukungan dari aparat penegak hukum di Provinsi Maluku Utara dalam upaya penertiban impor berisiko tinggi. Upaya penertiban ini merupakan salah ratu rangkaian program penguatan reformasi kepabeanan dan cukai yang digagas Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani.

Kepala Kantor Bea Cukai Ternate, Nyoman Adhi Suryadnyana, mengatakan bahwa sektor perpajakan kepabeanan dan cukai mempunyai proporsi cukup besar dalam APBN. Alhasil, praktik perdagangan yang bersih dan transparan diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

“Untuk menghindari praktik perdagangan yang tidak sesuai ketentuan, pengamanan penerimaan negara dari sektor tersebut sangat penting yang nantinya digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, program-program pembangunan, serta perbaikan remunerasi dan kesejahteraan PNS, aparat TNI, dan Polri,” ujar Nyoman dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (26/7).

Untuk itu, kata dia, program penertiban impor berisiko tinggi ini didukung baik oleh berbagai pihak diantaranya Kejati Maluku Utara, Polda Maluku Utara, BIN Daerah Maluku Utara, Lanal Ternate, dan Korem 152/Baabullah. Dukungan tersebut dinyatakan dalam agenda koordinasi yang berlangsung di Kantor Bea Cukai Ternate, Selasa (25/7) dan ditandai dengan penandatanganan pernyataan dukungan.

Meskipun menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya manusia dalam mengamankan wilayah Maluku Utara yang sangat luas, para aparat penegak hukum berkomitmen untuk terus bersinergi. Nyoman menyebut, sinergi dan dukungan dari seluruh lembaga penegak hukum harus dijalin. "Hal ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam mengamankan penerimaan negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara,” kata dia.