Tuesday, 10 Syawwal 1441 / 02 June 2020

Tuesday, 10 Syawwal 1441 / 02 June 2020

Super Block Cantik Tapi Buruk bagi Lingkungan

Kamis 12 Feb 2009 02:15 WIB

Red:

JAKARTA -- Pembangunan gedung-gedung pencakar langit dan superblock (superdevelopment) terbukti telah mempercantik penampilan fisik kota Jakarta. Namun, pembangunan tersebut telah menimbulkan dampak ekologis dan sumber daya alam yang luar biasa.

Hal tersebut disebabkan karena adanya pemanfaatan lahan secara besar-besaran. "Pembangunan sejumlah super block baru tanpa menambah berbagai infrastruktur lain akan mebimbulkan persoalan besar bagi kota," kata Dr Darrundono, Ketua Harian Komite Evaluasi Lingkungan Kota (KELK) Provinsi DKI Jakarta, Rabu (11/2) dalam seminar sehari yang bertajuk: Between Super and Sustainable Urban Development-Pengembangan Properti Skala Besar (Super Development) dan Kebijakan Tata Ruang Berkelanjutan (Sustainable Urban Development).

Kerusakan lingkungan yang terjadi berupa penurunan air tanah yang berdampak pada penurunan tanah (land subsidence), kekeringan sumur di sekeliling pembangunan superblock, banjir dan semakin banyaknya masyarakat miskin dengan gizi buruk.

Berdasarkan hasil penelitian dari Dinas Pertambangan DKI Jakarta bersama denagan ITB menunjukkan, tanah di Jakarta turun 1.4261 cm/tahun. Ini disebabkan penyedotan air tanah sebesar 17,5 persen dan karena beban berat bangunan (82,5 persen).

Penyedotan air tanah secara eksesif menimbulkan rongga kosong di bawah tanah yang rawan amblas dan intrusi air laut yang semakin jauh ke daratan. Sementara itu, rencana pembangunan beberapa titik super development di DKI Jakarta tetap berlanjut, bahkan dalam ekskalasi skala proyek.

Ini akan menambah beban dan masalah baru dalam operasional kota Jakarta. Hal ini telah dikaji oleh Tim Penelitian dari Universitas Tarumanegara yang mendapati sejumlah bangunan yang ada melebihi Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang telah diatur dalam Rencana Umum Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jakarta tahun 2005 maupun 2010.

"Ekskalasi tingkat intensitas produksi ruang mencemaskan, karena ada dua hingga tiga kali KLB yang diizinkan," kata Suryono Herlambang, dosen Fakultas Teknik Untar yang memimpin penelitian.

Selanjutnya, meskipun ekskalasi KLB tidak selalu ada indikasi terjadinya pelanggaran peraturan. Tetapi harus ada kesiapan dan kapasitas infrastruktur kota. Fungsi  campuran tanpa adanya penambahan infrastruktur kota dalam beberapa tahun terakhir ini (jaringan baru PDAM dan PLN), akan ada peningkatan pengambilan air langsung dari sumur dalam.

Demikian juga penggunaan pembangkit listrik sendiri akan terkendala dengan makin melonjaknya harga bahan bakar minyak. "Kami tidak menginginkan PLN bertindak diskriminatif dengan memprioritaskan pasokan untuk sektor komersial dibanding sektor perumahan," kata peneliti di Center of Metropolitan Studies (Centropolis) Universitas Tarumanegara.

Belum lagi kemacetan lalu lintas yang ditimbulkan, karena seluruh proyek super development di Jakarta mencampur berbagai fungsi (mixed use) seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, apartemen, dan hotel, bahkan beberapa proyek menambah fungsi galeri seni, rumah sakit, sekolah internasional, water park dan sea world.

"Proyek-proyek tersebut sudah pasti akan menjadi magnet aktivitas yang akan mengundang banyak pengunjung yang umumnya menggunakan kendaraan bermotor karena diperkirakan akan menyumbat jalan-jalan yang menuju kawasan tersebut," kata Suryono.

Untuk itu diperlukan titik temu antar para pemangku kepentingan terkait dengan pembangunan kota di Indonesia. "Kami menginginkan melalui seminar ini nantinya, pengembangan properti skala besar dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat," ujar Darrundono.

Darrundono menjelaskan lebih lanjut kalau pembangunan yang dilakukan harus berkelanjutan. "Pemerintah jangan mengejar kepentingan bisnis saja, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak ekologis," ujarnya menanggapi pertanyaan Republika mengenai adanya dampak lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan.

Karena itu pembangunan yang berkelanjutan harus melibatkan beberapa elemen, misalnya masyarakat, akademisi, dan lembaga sosial masyarakat (LSM). Selain itu peran serta DPRD sebagai kontrol juga dibutuhkan.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta yang diwakili oleh Wakil Gubernur, Prijanto mengatakan kepada wartawan konsep tata ruang Jakarta tertata. Itu karena adanya konsep tata ruang. Konsep tata ruang tersebut telah disyahkan melalui peraturan daerah. "Kita harus konsisten dengan hal tersebut," kata Prijanto.

Menurut Prijanto, yang diprioritaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini, yaitu pada penanganan masalah banjir dan macet. Prijanto dalam kesempatan ini juga menyoroti masalah kependudukan yang sudah menjadi national policy.

Hal tersebut lanjutnya disebabkan karena migrasi penduduk yang sangat tinggi. "Setiap tahun jumlah penduduk di Jakarta meningkat,"ungkapnya. -C85/ahi

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA TERKAIT

 

BERITA LAINNYA