REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA - Ratusan massa dari 36 ormas Islam di Jawa Timur (Jatim) yang tergabung dalam Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) mengadakan aksi menghimbau pemerintah untuk mewaspadai kemungkinan bangkitnya ideologi komunis di Indonesia. GUIB Jatim adalah organisasi di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim yang anggotanya meliputi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Hidayatullah, Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam, Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), dan puluhan ormas Islam lain di Jatim.
Mereka melakukan aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (10/3), juga menuntut pemerintah untuk tidak melanjutkan pembahasan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). "Pemerintah dan masyarakat agar mewaspadai kemungkinan bangkitnya kembali komunisme di Indonesia. Banyak orang pengusung ideologi komunis sudah masuk ke masjid dan langgar untuk menyusupkan ajarannya," terang Sekretaris GUIB Jatim, Mochammad Yunus, Kamis (10/3).
Sebagai tindakan konkrit, Yunus, mengharap pemerintah memindahkan jenazah Letkol Udara Heru Atmojo dari Taman Makam Pahlawan Kalibata ke taman pemakaman umum (TPU). Karena, Heru terlibat Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (PKI). "Pindahkan makam tokoh PKI ke TPU. Dia bukan pahlawan," katanya.
Dalam kesempatan itu, Yunus juga mengingatkan bahaya laten PKI akan diikuti Ahmadiyah jika pemerintah tidak tegas. Pasalnya, keberadaan Ahmadiyah akan memancing gejolak di dalam masyarakat sebab mengakui eksistensi nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. "PKI dan Ahmadiyah wajib diwaspadai. Pemerintah tak boleh lengah menghadapi dua kelompok yang berbahaya ini," tukas Yunus.
Juru bicara aksi, Tom Mashudi, menyatakan ketegasan pemerintah dalam menyikapi tuntutan pembubaran Ahmadiyah merupakan keniscayaan bagi terciptanya kehidupan damai dan harmonis. "Ahmadiyah itu duri dalam masyarakat dan menimbulkan keresahan. Ahmadiyah lebih baik dibubarkan saja," kata Tom.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
