REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal menegaskan, perguruan tinggi negeri di Indonesia wajib mendahulukan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri.

"Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri yang sudah menjadi konsensus sejak dari draf dan telah didiskusikan serta mendapat persetujuan dari semua rektor perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia," katanya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia di sela konferensi "Regional Center of Expertise (RCE) Education for Sustainable Development (ESD)", mereka setuju untuk melaksanakan seleksi mandiri setelah dilakukan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

"Jadi, bagi PTN yang sudah telanjur membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi mandiri kami persilakan, tetapi pelaksanaan tes seleksi harus tetap setelah SNMPTN," katanya.

Ia mengatakan, sesuai kebijakan baru, PTN harus memberikan proporsi sebesar 60 persen penjaringan mahasiswa melalui seleksi nasional. Seleksi tersebut terbagi menjadi dua, yakni SNMPTN dan Penelusuran Bibit Unggul (PBU).

Proporsi yang ditetapkan untuk kedua seleksi nasional itu diserahkan kembali kepada setiap PTN. Untuk 40 persen kuota lainnya bisa digunakan PTN untuk seleksi mandiri, seperti di UGM yang mengadakan Ujian Masuk (UM).

"Hal itu sudah menjadi konsensus yang harus disepakati oleh siapapun agar semua anak bisa tersaring secara nasional dengan proporsi yang besar," katanya.

Menurut dia, selama ini seleksi mandiri yang dibebaskan di setiap PTN dinilai kurang sehat karena memberikan proporsi yang sedikit untuk seleksi nasional dan sebagian besar berdasarkan penilaian dari PTN yang bersangkutan. "Kami akan melakukan kontrol dalam pelaksanaan seleksi tahun ini. Kami tidak akan menekankan pada sanksi, tetapi lebih pada 'self control' untuk menjalankan apa yang sudah disepakati," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika