REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG--Pemerhati masalah Laut Timor Ferdi Tanoni menilai sangat memilukan tawaran ganti rugi yang diajukan Timnas Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PKDTML) terhadap tumpahan minyak di Laut Timor akibat meledaknya sumur Montara.
Tawaran baru yang diajukan kepada PTTEP Australasia selaku operator ladang minyak Montara, hanya berkisar antara Rp500 miliar sampai Rp3 triliun. Padahal tawaran sebelumnya Rp23 triliun.
"Ini sebuah tindakan yang memilukan karena hanya didasarkan pada asumsi tanpa adanya penelitian ilmiah," katanya kepada pers di Kupang, Kamis (23/12).
Tanoni yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) mensinyalir pengubahan jumlah berkaitan dengan kesepakatan tertutup antara Timnas PKDTML pimpinan Menteri Perhubungan Freddy Numberi dengan pihak PTTEP Australasia terkait dengan klaim ganti rugi yang diajukan antara Rp500 miliar sampai Rp3 triliun.
Selain Timnas PKDTML, kata mantan agen imigrasi Kedutaan Besar Australia itu, dihadiri pula Tim Advokasi Timnas PKDTML pimpinan Masnellyarti Hilman dari Kementerian Lingkungan Hidup.
"Saya optimistis angka ganti rugi itu bisa hanya mencapai Rp3 triliun sesuai dengan nilai asuransi Montara sekitar Rp2,3 triliun, karena PTTEP Australasia juga telah mengeluarkan dana sekitar 300 juta dolar AS untuk membersihkan Laut Timor di wilayah perairan Australia," ujarnya.
"Kami tidak mempermasalahkan angka ganti rugi, akan tetapi semuanya itu harus didasarkan pada sebuah penelitian ilmiah yang valid terhadap dampak lingkungan, sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat," kata penulis buku "Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta" itu menambahkan.
Ia mengatakan kasus tersebut merupakan salah satu bencana lingkungan dan kemanusiaan terbesar di abad ini. "Ini masalah sangat besar jika dibandingkan dengan kasus pencemaran yang terjadi di Teluk Mexico. Namun, anehnya kasus ini hendak ditutup-tutupi oleh berbagai pihak dan diabaikan oleh Timnas PKDTML sejak awal terjadinya bencana ini," katanya menambahkan.
Tanoni menambahkan, "Kami melihat ada upaya sistematis dan terselubung yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu hanya untuk mendapatkan biaya ganti rugi tersebut".
Ia mengatakan mereka tidak memperdulikan nasib para nelayan dan petani rumput laut di pesisir pulau-pulau Nusa Tenggara Timur yang menjadi korbannya, dan ancaman kesehatan bagi sekitar 2,0 juta penduduk yang mengkonsumsi ikan dan biota laut lainnya dari Laut Timor.
"Langkah Timnas PKDTML ini sangat menyayat hati kami sebagai sesama anak bangsa yang sama-sama memiliki hak dan kepentingan yang sama di dalam NKRI," katanya menambahkan.
Tanoni mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera membentuk tim independen, karena langkah ganti rugi yang diambil Timnas PKDTML hanya berdasarkan pada sebuah ilusi dan asumsi tanpa didukung data-data ilmiah yang sepatutnya dijadikan sebagai acuan.
Menurut dia, tim independen tersebut merupakan pilihan terbaik, karena langkah yang diambil Timnas PKDTML dan Tim Advokasi Indonesia terkesan diam-diam, tertutup untuk kepentingannya sendiri dengan mengabaikan nasib rakyat NTT sebagai korbannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
