REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2010 hingga November ini hanya Rp 5,3 triliun atau tak lebih 40 persen dari jumlah total Rp 26,7 triliun. Angka ini masih berada jauh dari target yang ditetapkan Pemprov.
Anggota Fraksi Amanat Bangsa (FAB) Wanda Hamidah mengatakan angka penyerapan itu masih minim dan belum sesuai harapan. Padahal, paling tidak penyerapan anggaran itu mencapai sekitar 80 persen untuk tahun ini.
Ia meragukan klaim eksekutif yang mengatakan penyerapan sudah mencapai 80 persen. “Saya tidak yakin karena di lapangan proyek pengerjaannya tidak maksimal,” katanya pada Selasa, (23/11). Menurutnya, kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di DKI masih lambat termasuk dalam upaya menjalankan program-programnya.
Diprediksi dalam waktu dekat menjelang akhir tahun penggunaan anggaran akan menjulang secara tiba-tiba. "Nanti lihat saja dalam satu bulan akan sim salabim bisa naik drastis angkanya," ujar Wanda. Jika dikatakan program percepatan pembangunan DKI terhambat karena masalah financial, ia menolaknya secara tegas.
Menurutnya, DKI sama sekali tidak kekurangan dana. "DKI memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi, namun sayangnya beberapa triliun lenyap,” katanya. Ia menduga banyak pajak yang menguap seperti dari industri hiburan, pariwisata, hingga managemen parkir yang tidak beres.
Anggota Fraksi Demokrat, Habib Husain Alaydrus membenarkan penyerapan anggaran DKI 2010 baru mencapai Rp 5,3 triliun. Ini menujukkn bahwa kinerja Pemerintahan Fauzi Bowo masih buruk. “Gubernur Fauzi Bowo katanya ahlinya, tapi kok memble,” ujar Habib. Ia meminta kepada Gubernur untuk terus mendesak dan menegur kerja para pegawainya agar bekerja sesuai dengan program yang telah ditentukan.
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta mencatat hingga Agustus 2010, baru sebanyak delapan dinas yang telah menyerap di atas 25 persen dari APBD 2010. Mereka antara lain, Dinas Pendidikan sekitar 55,83 persen, Dinas Kebersihan sekitar 55,39 persen, Dinas Kesehatan sekitar 48,76 persen dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sekitar 33,52 persen.
Lalu, Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan sekitar 28,63 persen, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sekitar 27,25 persen, Dinas Perindustrian dan Energi sekitar 26,38 persen serta Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah sekitar 25,28 persen.
Sedangkan dinas yang penyerapan anggarannya di bawah 25 persen, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Olahraga dan Pemuda, Dinas Pelayanan Pajak dan Dinas Perhubungan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menyatakan optimistis dan terus mendorong satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di jajaran Pemprov DKI untuk melakukan percepatan realisasi penyerapan anggaran. Ia berharap penyerapan anggaran tahun ini bisa lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 83 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
