REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang lingkungan hidup Greenpeace, JATAM dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk menghentikan ketergantungan pemerintah terhadap batubara. Caranya dengan tak membangun lebih banyak pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) bertenaga batubara dan mulai membangun masa depan yang ditenagai energi bersih dengan sumber-sumber energi terbarukan.
"Indonesia tidak membutuhkan batubara lagi, yang diperlukan adalah sebuah revolusi energi," ujar Juru Kampanye Energi Terbarukan Greenpeace Asia Tenggara, Hindun Mulaika, Kamis (4/11). Greenpeace bersama LSM lingkungan lainnya mendorong adanya inovasi dan gerakan menggunakan energi alternatif pengganti batubara. Pasalnya, banyak kerugian yang ditimbulkan dari pemakaian si emas hitam ini.
"Batubara meninggalkan jejak-jejak kerusakan lingkungan yang sangat dahsyat sepanjang proses pemanfaatannya," ungkap Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Arif Fiyanto. Kerusakan mulai terlihat dari pemakaian batubara di pertambangan sampai ke PLTU batubara. Mulai dari kerusakan hutan ketika pembukaan pertambangan batubara, sampai kerusakan lingkungan dan kehilangan matapencaharian yang dialami masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan dan PLTU.
Pengkampanye Tambang dan Energi Walhi Pius Ginting menambahkan, batubara bisa saja tampak sebagai bahan bakar termurah. Lantaran ketersediaannya yang sangat besar. Namun, sejak dari penambangannya, pembakarannya sampai pembuangan limbahnya, dan di beberapa kasus, penggunaan kembalinya, batubara menyebabkan dampak yang sangat buruk pada lingkungan, kesehatan manusia dan kehidupan sosial.
Walhi pun telah mencermati dampaknya dari masyarakat yang hidup dekat tambang, proyek pembangkit listrik dan situs pembuangan limbah. "Selain emisi CO2-nya yang sangat besar ketika bahan bakar ini dibakar, batubara juga berdampak buruk pada ekosistem, dan mengkontaminasi persediaan air," papar Pius.
Dari penelitian bersama, terlihat penambangan batubara menyebabkan kerusakan parah pada kehidupan masyarakat adat dan di ibukota Kalimantan Timur, Samarinda, dimana konsesi pertambangan batubara menguasai 70% wilayahnya. Tambang batubara dibuka persis di samping desa-desa dan limbah dari tambang yang terbengkalai tersebar di seluruh kota dengan danau-danau beracunnya.
Sementara di Cirebon dan Cilacap, PLTU bertenaga batubara mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencahariannya, dan operasi PLTU selanjutnya akan membahayakan kesehatan mereka. Saat ini, Indonesia berencana untuk meningkatkan pembangkitan listrik dari batubara sebesar 34,4% pada tahun 2025.
Rencana ini adalah bagian dari usaha mengurangi penggunaan minyak bumi dan bergeser ke batubara dan gas, dengan target 10.000 MW dari batubara. Tapi, melalui program awal yang seharusnya dicapai pada tahun 2009 dengan rampungnya 35 PLTU bertenaga batubara - 10 diantaranya di Pulau Jawa, dan selebihnya di pulau-pulau lain – kurang dari 60% dari target ini telah tercapai.
"Energi terbarukan dikombinasi dengan efisiensi energi dapat memangkas emisi CO2 sebagaimana komitmen Presiden Yudhoyono untuk mengurangi emisi gas rumahkaca," ujar Hindun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
