REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wacana perubahan jam kerja kembali mencuat. Hal ini dilakukan untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengatakan, pengkajian ketidakseragaman jadwal masuk kerja dapat mengurai kemacetan saat jam sibuk.
''Sudah terlihat sebelumnya, keberhasilan dari kebijakan memajukan jam masuk sekolah. Kalau itu bisa mengurangi bisa saja kami perhitungkan. Tapi harus kajian yang jelas jangan seperti mengitung kancing," kata Foke, sapaan akrabnya, Senin (1/11).
Foke mencontohkan, kebijakan memajukan jam masuk sekolah telah berhasil mengurai kemacetan. “Kebijakan itu telah membantu mengurai waktu kemacetan, bukan titik kemacetan,” katanya.
Sekretaris Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Rudy Sumampouw mengaku belum mendapat imbauan resmi dari Pemprov DKI. “Kami menunggu Pemprov untuk itu,” katanya. Kalau pengaturan jam karyawan, ia beranggapan pasti memiliki konsekuensi logis seperti dampak ekonomis.
Rudy mencontohkan penambahan shift atau penambahan jam kerja. “Hal ini tentu berdampak pada penambahan bayaran seperti uang lembur,” katanya. Informasi yang sudah diterima pihaknya mengenai pengiriman suplai barang. Saat itu, mereka meminta agar pengiriman barang tidak dilakukan saat jam-jam sibuk.
Namun, Rudy mengaku siap bekerja sama dengan pemerintah. Sebab, ia menilai kemacetan yang terjadi berdampak besar terhadap dunia usaha. ‘Kalau lancar kan bisa memberikan dampak positif ke dunia usaha dan kepentingan khalayak,” katanya.
Sementara itu, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) DKI Jakarta, Tri Tjahjono meragukan wacana tersebut. “Teorinya bagus, tapi saya meragukan praktiknya,” katanya. Ia malah menantang agar pegawai Pemda dulu yang memberikan contoh sebelum diterapkan ke pegawai lain. Sebab, lanjutnya, setiap kegiatan punya keunikan sendiri dan setiap usaha punya kepentingan serta jadwal masing-masing.
Apalagi, kata Tri, alternatif kendaraan pun belum bisa disediakan. “Sebaiknya difokuskan pada pembatasan kendaraan pribadi misalnya menguatkan bus untuk siswa-siswa dan PNS,” jelasnya.
Tri mengusulkan untuk membuat gerakan seminggu sekali agar tidak membawa kendaraan pribadi. Hal ini dinilai bisa membantu mengurangi beban jalan. Utamanya adalah meningkatkan kapasitas dan layanan angkutan umum publik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
