REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Pernyataan ketidaksetujuan terhadap rencana pengadaan mobil dinas untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung terus berdatangan. Setelah sebelumnya beberapa lembaga swadaya masyarakat tidak setuju, kini giliran Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bandung sendiri. BK DPRD tidak menyetujui pengadaan mobil tersebut karena mobil yang digunakan pimpinan DPRD saat ini masih layak pakai.
“Itu kan mobil-mobil pimpinan masih bagus dan masih layak pakai. Kenapa masih mau membeli lagi,” kaya Wakil Ketua BK DPRD Kabupaten Bandung, Asep Anwar, sembari menunjuk beberapa mobil Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung yang sedang diparkir, Senin (11/10).
Kondisi itu, menurut Asep mestinya menjadi pertimbangan bagi pimpinan DPRD untuk mengadakan mobil dinas baru. Asep menjelaskan, pertimbangan lainnya yang juga perlu diperhatikan adalah masih banyaknya kesenjangan sosial dan masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten Bandung yang belum tertangani, seperti perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan irigasi, pembangunan sekolah, dan banyaknya madrasah-madrasah yang belum tersentuh.
Dia juga menyebutkan beberapa sekolah di pinggiran Kabupaten Bandung yang belum mendapatkan perhatian pemerintah, terutama yang pernah terkena gempa, seperti di Pangalengan dan Baleendah. “Tolonglah fokus pada kepentingan masyarakat dulu. Masa ya, di tengah kondisi seperti ini mau melangkah ke sana (pengadaan mobil, red),” tandasnya.
Meski demikian, dia tidak mau dengan tegas mengatakan menolak. Dia hanya minta agar rencana ini dipertimbangkan ulang, karena saat ini waktunya sangat tidak tepat. “Saya bukannya menolak, saya hanya mencoba menggugah anggota-anggota dewan yang lain agar bisa memahami perasaan masyarakat saat ini.”
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Triska Hendriawan, menjelaskan bahwa pengadaan mobil tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah penanganan korban banjir. Pihaknya, kata dia, tetap peduli terhadap korban banjir. "Untuk bencana anggarannya tidak terganggu. Masing-masing sudah ada anggarannya," kata dia.
Jika pembelian mobil tersebut dianggap menyia-nyiakan kepentingan rakyat, kata Triska, itu tidak benar. Sebab, selama ini dewan sudah mendahulukan kepentingan dan pelayanan terhadap publik.
Dia menyebutkan pengadaan beberapa kendaraan publik yang sudah pernah disahkan dewan sebelum ini, yakni kendaraan angkutan khusus sampah, ambulans, kendaraan operasional di lapangan, dan kendaraan-kendaraan di kecamatan. "Kami sudah mendahului pelayanan publik," jelasnya membantah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika