REPUBLIKA.CO.ID,SINTANG-Empat orang anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkunjung ke Sintang dengan tujuan melihat langsung kondisi kawasan perbatasan Sintang dengan negara tetangga Malaysia. "Kedatangan kami di Sintang untuk melihat langsung dan menginventarisasi sejumlah persoalan yang ada di kawasan perbatasan Kalbar khususnya Kabupaten Sintang," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Abdul Hakam Naja di Bandara Susilo Sintang, Jumat.
Rombongan yang terdiri dari Abdul Hakam Naja, Subyakto, Agoes Poernomo dan Rusli Ridwan ini tiba di Sintang sehari sebelumnya sekitar pukul 14.00 WIB dan langsung disambut oleh Bupati Sintang, Milton Crosby. Abdul Hakam Naja mengatakan dalam kunjungan ke perbatasan, Komisi II DPR RI membagi dalam dua tim, satu ke Papua dan satunya lagi ke Sintang, Kalbar.
"Sejauh ini kami memandang daerah perbatasan mengalami kesenjangan dengan daerah negara tetangga di sebelahnya, terutama di wilayah perbatasan Kalimantan," kata politisi Partai Amanat Nasional ini. Ia mengatakan jika di perbatasan Papua, tingkat kesenjangan tidak terlalu jauh berbeda lantaran pertumbuhan pembangunan di dua kawasan yang saling bersebelahan relatif sama. "Kalau di Kalimantan ibaratnya rumput tetangga itu lebih subur dari rumput di negeri sendiri," ujarnya.
Menurutnya, badan khusus yang akan menangani kawasan perbatasan ini tentunya diharapkan bisa berperan penting menjaga kedaulatan NKRI dan mampu menunjang pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Bupati Sintang, Milton Crosby akan memafaatkan benar kedatangan anggota Komisi II DPR RI itu untuk memaparkan segala persoalan di kawasan perbatasan yang ada di Sintang. "Kita ada persoalan infrastruktur jalan sepanjang 226 kilometer menuju perbatasan yang masih berstatus jalan kabupaten sehingga diharapkan status jalan itubisa diubah jadi jalan negara," jelasnya.
Selain itu juga menurut Milton soal pembangunan Border Development Center (BDC) yang sudah sejak lama masuk perencanaan namun belum terealisasi. "Pengembangan kawasan ekonomi di perbatasan juga penting termasuk infrastruktur penunjangnya seperti pelabuhan darat," kata dia.
Ia mengatakan hingga saat ini Sintang belum memiliki pos lintas batas seperti sejumlah kabupaten lain di Kalbar yang sudah dibangun pos tersebut. "Juga akan kami sampaikan soal pemenuhan pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan di kawasan perbatasan," imbuhnya.
Soal Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, menurutnya hingga saat ini belum ada petunjuk pelaksana sehingga belum bisa dibentuk. "Kalau memang sudah ada aturannya, Sintang siap untuk membetuk badan itu," ucapnya.
Dalam kunjungan tersebut juga akan diselipkan soal tindak lanjut pembentukan Provinsi Kapuas Raya.
"Pertemuan itu dengan masyarakat dan rencananya selain meninjau langsung perbatasan di Merakai Kecamatan Ketungau Tengah juga saya akan ajak mereka uintuk melihat gedung calon Kantor Gubernur Kapuas Raya untuk membuktikan kalau kita sudah siap," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
