REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Permasalahan terus muncul di wilayah perbatasan Indonesia baik darat, laut, maupun udara. Di antaranya insiden pencemaran Laut Timor akibat meledaknya Kilang Montana di perairan Australia pada Agustus 2009 hingga insiden penangkapan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 13 Agustus 2010 lalu.
Institut Indonesia Hijau memaparkan, konflik perbatasan dipicu oleh perbuatan dan eksploitasi sumber daya alam.''Dalam hal ini Indonesia berdampingan langsung dengan 10 negara dan 12 potensi permasalahan yang kian meluas,'' ujar Ketua Institut Hijau Daun, Chalid Muhammad di Jakarta, Rabu (6/10).
Negara-negara itu, kata Chalid, antara lain Malaysia, India, Singapura, Thailand, dan Timor Leste. Dicontohkannya, perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini, meski sudah ada kesepakatan batas wilayah darat dan perairan, namun terdapat beberapa aspek kultural yang berpotensi menimbulkan konflik di mana batas hak kelola tradisional belum jelas.
Karena itu, Institut Indonesia Hijau mendesak penuntasan persoalan lingkungan perbatasan, melalui penyelenggaraan komponen kesejahteraan rakyat di perbatasan mencakup pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruyktur. LSM ini pun berinisiatif menghasilkan kesepahaman kolektif antara Indonesia dan 10 negara bertetangga terkait pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dan mengambil inisiatif mengoperasikan kajian lingkungan hidup strategis.
Di antara 12 potensi permasalahan terkait perbatasan yang dicatat Institut Indonesia Hijau, yaitu permasalahan perbatasan Indonesia-India, belum ditetapkannya batas zona ekonomi eksklusif di perairan Andaman sehingga nelayan Indonesia khususnya Aceh sering menangkap ikan di Nacobar India. Dan masalah perbatasan Indonesia dan Malaysia di mana terdapat perbedaan pemahaman tentang ZEE dan landas kontinen di Selat Malaka serta ada sisa perbatasan di ujung barat selat Singapura yang belum ditetapkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
