REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan, wacana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jabar ke Ciwalini, Kabupaten Bandung Barat, sulit dilakukan karena harus melakukan kajian menyeluruh bahkan sampai perubahan undang-undang. "Penentuan ibu kota porovinsi itu kan harus ditetapkan dengan Undang-undang, jadi akan sedikit sulit untuk mewujudkannya," kata kata Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jabar, Deden Darmansyah, di Bandung, Selasa (3/8).
Namun jika itu sudah didukung DPR RI, kata Deden Darmasnyah, kemungkinan pemindahan akan lebih mudah. Ia menjelaskan, jika usulan pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat benar-benar ditindaklanjuti, maka hal yang paling tepat untuk menggantikan Bandung sebagai ibu kota adalah wilayah Majalengka.
"Jaraknya yang cukup dekat dengan bandara internasional Kertajati. Sehingga diharapkan dapat membantu pertumbuhan Jabar melaju dengan cepat," katanya. Apalagi jarak antara Ciwalini-Jakarta dan Majelengka-Jakarta juga tidak terlalu jauh.
Apalagi jika nanti sudah dibuka akses tol Cikampek-Palimanan, kata dia, maka jarak Majalengka-Jakarta akan lebih dekat lagi. "Jaraknya akan sama saja, dan itu kami pandang lebih efektif daripada di Ciwalini," ujar Deden. Deden menganggap wacana tersebut tidak terlalu buruk untuk benar-benar diwujudkan karena kondisi Kota Bandung yang sudah benar-benar padat.
Wacana pemindahan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat ke kawasan Ciwalini diungkapkan seorang anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jabar, Syarif Bastaman. Syarif menyatakan, semakin sempitnya lahan di Kota Bandung membuat pusat pemerintahan provinsi harus dipecah.
Ia mengaku sudah melakukan beberapa penelitian dan menyataan kawasan Ciwalini ideal untuk menggantikan Kota Bandung. "Kawasan ini tidak terlalu jauh dari Kota Bandung, dan dari Jakarta. Sehingga cukup strategis untuk dijadikan kota baru," kata Syarif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
