REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Indonesia Corruption Watch (ICW) dan dan orang tua korban intimidasi sekolah akan mendatangi Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kamis siang (29/7). Mereka akan melakukan aksi simpatik mendesak Dinas Pendidikan mencopot jabatan Kasi Dikdas Kecamatan Pulogadung dan Kepala Sekolah SMPN 99 Jakarta.
"Aksi akan dilaksanakan pukul 10.00 WIB," ujar peneliti senior ICW Febri Hendri, Kamis.
Dalam aksi ini, puluhan korban intimidasi akan melakukan teatrikal dan mengusung spanduk tuntutan pada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Pasalnya, imbuh Febri, perlakuan yang diterima pelapor dugaan penyelewengan dana sekolah menyalahi hak asasi manusia.
Pada 11 Mei 2010, Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Pulo Gadung Usman, menginstruksikan kepada kepala sekolah untuk mengeluarkan siswa-siswa yang orang tuanya mengkritik sekolah.
Hal serupa juga dialami Yuslinarwati, mantan Sekretaris Komite SMPN 99 Jakarta, yang mencoba membongkar penggunaan dana sekolah dan komite sekolah. Perempuan 43 tahun itu dianggap mencemarkan nama baik sekolah, menggalang demonstrasi siswa, memfitnah sekolah, mendiskreditkan kepala sekolah, serta melakukan tindakan-tindakan di luar kewenangan sebagai pengurus komite sekolah. Sehingga ia diberhentikan.
Sementara orang tua murid, Okky Sofyan dan rekan-rekannya, serta pengurus SMP Induk TKBM Ade Pujiati, mendapatkan tekanan. Semua karena mereka mengusut korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS). ''Serangan balik yang dihadapi oleh orang tua murid dan pelapor kasus korupsi seharusnya tidak perlu terjadi,'' papar Febri.
Menurut Febri, serangan balik tersebut tidak dapat dilepaskan dari usaha orang tua murid untuk mengkritisi dan membongkar kasus korupsi sekolah. Okky Sofyan berusaha untuk membongkar kasus korupsi dana BOS, BOP, block grant, dan komite sekolah di SDN RSBI 012 Pagi Rawamangun. Ade Pujiati berusaha membongkar kasus korupsi di SMP Induk TKBM Jakarta. Adapun Yuslinarwati berusaha membongkar penggunaan dana sekolah dan komite sekolah di SMPN 99 Jakarta. ''Tiga kelompok orang tua murid dan pelapor mempertanyakan pengelolaan dana sekolah anak-anak mereka,'' jelas Febri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
