REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) mendesak pemerintah untuk mengatasi ancaman radikalisme di sekolah. Sebab, kini nilai-nilai agama yang radikal makin subur disebarkan melalui kegiatan kerohanian Islam (rohis) di sekolah.

"Kini muncul tantangan baru yang menginfiltrasi dunia pendidikan nasional, yaitu suburnya nilai radikalisasi agama melalui institusi intra sekilah berkedok rohis," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU Ahmad Syauqi dalam pertemuan dengan Wakil Presiden (Wapres) Boediono di Istana Wakil Presiden, Rabu (28/7).

Menurut Syauqi, organisasi yang lazimnya mengkaji masalah agama itu sekarang menjadi ruang potensial bagi suburnya penanaman nilai Islam garis keras dengan pemahaman kaku. Pemahaman kaku dan parsial terhadap nilai keagamaan itu, kata dia, pada gilirannya dapat mengancam pondasi nasionalisme dan kontraproduktif dengan semangat kebhinekaan.

Syauqi juga mengatakan, dalam audiensi dengan delegasi IPNU, Wapres menyatakan pemerintah menolak segala macam radikalisme dalam aspek apapun, terutama pendidikan.

Selain itu, kata Syauqi, IPNU pun mendesak pemerintah untuk mengoptimalisasi anggaran berbasis kebutuhan pelajar. "Selama ini, dari akumulasi kuota anggaran pendidikan 20 persen, lebih banyak dihabiskan untuk alokasi biaya rutin," kata dia.

Hal ini, jelas Syauqi, mengakibatkan besarnya alokasi dana pendidikan tak berbanding lurus dengan kualitas SDM pelajar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika