REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Asosiasi Bank Syariah Seluruh Indonesia (Asbisindo) akan mengadakan pelatihan manajemen risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pelatihan tersebut akan diselenggarakan pada 16-18 Juni 2010 di Hotel Queen Garden Komplek Wisata Baturaden Purwokerto Jawa Tengah.
Ketua DPP Asbisindo Bidang Pengembangan BPRS, Syahril T Alam, mengatakan Asbisindo telah mengundang seluruh Direksi BPRS seluruh Indonesia untuk mengikuti pelatihan tersebut. ”Harapan kami paling tidak 100 direksi BPRS akan hadir dari 144 BPRS yang tersebar diseluruh Indonesia,” kata Syahril, Senin (14/6).
Ia menuturkan semakin terintegrasinya pasar keuangan menyebabkan produk dan aktivitas yang ditawarkan perbankan menjadi semakin kompleks dan bervariasi. Hal tersebut pun, tambahnya, mengakibatkan eksposur risiko yang ditanggung Bank dari penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas menjadi semakin tinggi.
“Peningkatan risiko yang ditanggung oleh bank harus diimbangi dengan pengendalian risiko yang memadai. Untuk mengendalikan risiko itu bank perlu meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko,” kata Syahril. Upaya peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko itupun, lanjutnya, tidak hanya ditujukan bagi kepentingan bank tetapi juga kepentingan nasabah. Dengan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, jelas Syahril, bank diharapkan dapat mengukur dan mengendalikan risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usahanya dengan lebih baik.
Syahril memaparkan materi yang akan dibahas selama pelatihan, diantaranya adalah jenis-jenis risiko dalam mengelola bank, mengukur dan menganalisa resiko bank, serta kiat mengelola resiko bank, sehingga bank dapat meminimalkan resiko yang akan berkorelasi positif terhadap kinerja bank. Instruktur yang akan dihadirkan pada pelatihan tersebut adalah dari Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dan praktisi perbankan syariah.
Berdasar data Statistik Perbankan Syariah BI per April, BPRS mencatat aset Rp 2,26 triliun, laba tahun berjalan Rp 24,7 miliar, dana pihak ketiga Rp 1,34 triliun, dan pembiayaan Rp 1,7 triliun. Sementara rasio pembiayaan bermasalah tercatat 7,19 persen dengan porsi terbesar pada kolektibilitas pembiayaan macet yaitu Rp 56,7 miliar dari total pembiayaan non lancar berjumlah Rp 126,4 miliar. Jumlah BPRS di Indonesia berjumlah 144 unit dengan jaringan 271 kantor. Per April BPRS memilikli total nasabah 646.250 orang, dengan rincian 507.948 nasabah DPK dan 138.302 nasabah pembiayaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
