JAKARTA--Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan merombak sejumlah direktorat jenderal di tubuhnya sebagai bagian dari menjalankan reformasi birokrasi. Salah satunya adalah menghapus Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK). Namun penghapusan PMPTK dinilai gegabah.
Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sulistyo, menyesalkan langkah perampingan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh.
''Saya baru saja rapat dengan para pengurus PGRI. Penghapusan ditjen ini merupakan mimpi buruk bagi guru-guru di Indonesia, saya sangat menyesalkan,'' ujar Sulistyo yang juga Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), saat menghubungi Republika, Kamis (22/4).
Sulistyo khawatir penghapusan itu akan mengundang reaksi dari guru-guru di seluruh penjuru Indonesia.
''Jika terjadi dampak buruk dari penghapusan ditjen ini, Mendiknaslah yang harus bertanggung jawab. Kami sudah mengingatkan sejak lama,'' cetusnya.
Sikap Kemendiknas dalam menerima masukan dan saran, menurut Sulistyo, tidak mengundang simpati.
Kementerian dinilai arogan dan tidak mau mendengar masukan dari para praktisi serta masyarakat di dunia pendidikan.
Menurut Sulistyo, Ditjen PMPTK memang sengaja dibentuk pada 2004 untuk menjalankan amanah dari UU Guru dan Dosen yang merupakan amanah dari UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). ''Menghapus PMPTK sama saja dengan kembali ke Orde Baru,'' tudingnya.
Ditjen PMPTK, kata Sulistyo, dibentuk khusus untuk mengurusi masalah guru yang dinilai kompleks. Sebut saja soal kepangkatan yang tidak jelas, kesejahteraan yang masih ada di bawah standar penghasilan buruh pabrik, sertifikasi yang tidak kunjung selesai, dan sejumlah persoalan krusial lainnya. ''Dengan adanya PMPTK, penanganan persoalan itu relatif bagus, dan kian bagus,'' jelasnya.
Alasan efisiensi yang dikemukakan Mendiknas pun dipertanyakan Sulistyo. ''Mengurus guru itu mungkin banyak menyerap anggaran, tapi tidak ada lebihannya. Ingat indikator sebuah pendidikan ada pada guru yang bermutu,'' tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
