JAKARTA--Pemkodya Jakarta Timur kewalahan mengurus sampah se Jakarta Timur. Pasalnya, 60 persen truk pengangkut sampah hanya bisa beroperasi di dalam kota, tidak ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Bantar Gebang. Faktor lainnya, karena banyak tempat sampah yang dicuri warga.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur, Unu Nurdin, Kamis (8/4), ketika menghadiri road show ketua pelaksana istri Gubernur DKI Jakarta, Sri Hartati. Dia menerangkan 157 truk yang ada sekarang ini tidak mampu mengangkut 125 ribu ton sampah setiap hari. Kebanyakan kondisi truk sudah rusak karena perawatan yang kurang baik.
Sehari-hari, truk tersebut menyebar di sepuluh kecamatan di Jakarta Timur. “Paling banyak 20 truk. Paling sedikit 13,” terangnya.
Jumlah maksimal truk sampah berada di Kecamatan Cakung dan Duren Sawit. Sebabnya, terang Unu, kedua kecamatan itu terluas di Jakarta Timur. Truk tersebut berangkat mengangkut sampah dari kecamatan menuju TPS Bantar Gebang dan Sunter tiga kali dalam sehari. Pertama mulai pukul 6.00 WIB. Kedua waktu siang hari. Ketiga sore hari. Pengiriman sampah ke TPS juga terhambat karena kemacetan.
Selain karena truk rusak, penyebab lainnya adalah tong sampah dicuri warga. Terbukti 60 tong sampah yang dia tempatkan di Kecamatan Jatinegara, hamper semuanya hilang. “Padahal baru beberapa pekan lalu kita letakkan disana,” ucapnya.
Dalam sehari, Jakarta Timur menampung sampah sebanyak 125 ribu ton atau sekitar 6 ribu meter kubik. Sekitar 60 persennya berasal dari rumah tangga. Sisanya berasal dari kantor-kantor dan sekolahan. Agar tertangani, Unu berkoordinasi dengan pegawai kecamatan se-Jakarta Timur.
“Karena itu masyarakatnya harus disadarkan,” tuturnya. Dia mengatakan masyarakat harus mengetahui sampah harus dialokasikan pada tempatnya, bukan di sembarang tempat.
Unu juga sudah mencanangkan sampah dibungkus dalam plastik pembungkus besar. Kemudian plastik itu diletakkan di depan toko-toko. Tak dinyana, plastik tersebut dirusak pemulung. Sehingga sampah beterbaran kemana-mana. Hal itu sangat merugikan Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur, karena petugas lapangan bukan hanya mengangkut tetapi juga membersihkan sampah-sampah itu.
Direktur Eksekutif Institut Hijau Indonesia, Slamet Daroyni, mengungkapkan penangan sampah di Jakarta Timur memang kurang optimal. Hal tersebut, menurutnya, disebabkan kebijakan pemerintah yang kurang fokus kepada sampah. “Alokasi anggaran untuk sampah juga tidak maksimal,” terangnya.
Saat ini, terangnya, sampah sudah dibagi menjadi organik dan non organik. “Sayangnya, itu belum optimal,” terangnya. Dia mengatakan hal itu hanya terjadi di kawasan elit. Sedangkan dikawasan padat penduduk kedua jenis sampah itu masih bercampur. Pengelolaan sampah menjadi kompos dan biogas juga masih harus ditingkatkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
