REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari, meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengurangi kegiatan bersifat simbolis. Taufik mendorong Komnas HAM fokus bekerja melayani pengaduan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Tobas itu terkait peringatan 30 tahun berdirinya Komnas HAM yang jatuh tiap 7 Juni. Tobas mengkritisi Komnas HAM yang menyelenggarakan kegiatan simbolis. Padahal, menurutnya, Komnas HAM lebih penting bekerja di ranah pemajuan HAM dan menindaklanjuti aduan pelanggaran HAM.
"Lebih kurangi hal bersifat simbolistik dan menekankan pada bagaimana melibatkan masyarakat agar memiliki kesadaran HAM yang tinggi. Jadi, itu fokus kerja Komnas HAM selain melanjutkan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran HAM yang terjadi," kata Tobas dalam Diseminasi yang digelar Ditjen HAM Kemenkumham di Aula Kanwil Kemenkumham Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Tobas mendorong Komnas HAM lebih sering bekerja menuntaskan keluhan masyarakat. Tujuannya agar Komnas HAM memastikan tegaknya HAM di Indonesia. Salah satu caranya dengan menguatkan kolaborasi banyak pihak.
"Tentunya tantangan Komnas HAM pada masa awal berdiri dengan sekarang mungkin memiliki beberapa perbedaan, kalau saya melihatnya saat ini kebutuhan dari Komnas HAM adalah kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk juga dengan pemerintah," ujar politikus dari Partai NasDem itu.
Tobas mengakui, Komnas HAM mesti tetap bersikap independen dan kritis atas pemerintah. Namun, di sisi lain, Komnas HAM tetap harus bisa bekerja dengan pemerintah. Sehingga ia mendorong Komnas HAM dan pemerintah ikut berbagi peran dalam pemajuan HAM.
"Meskipun posisinya (komnas HAM) independen dan turut mengawasi pemerintah tapi dalam hal kita memastikan penghormatan dan pemajuan HAM kolaborasi ini bisa dilakukan. Karena ada peran yang mungkin lebih efektif dijalankan oleh kita (DPR-pemerintah), ada yang lebih efektif dijalankan Komnas HAM," ujar Tobas.
Adapun terkait dukungan anggaran, Tobas meminta Komnas HAM tak sekadar menuntut peningkatan anggaran. Tobas mengingatkan agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif. "Saya berharap agar peningkatan anggaran bagi Komnas HAM. Tapi, kritiknya kita juga harus efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran itu," kata Tobas.
