REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Inggris mengatakan ancaman Prancis mengganggu perdagangan dan memblokir kapal pukat mereka dari pelabuhan Prancis tidak sesuai dengan hukum internasional. London menegaskan mereka akan meresponsnya dengan 'tepat dan cepat'.

Prancis menyita kapal pukat Inggris yang tidak memiliki izin di perairan mereka dan memperingatkan kapal kedua di perairan yang disengketakan setelah Brexit. Paris juga merilis daftar sanksi yang akan diberlakukan pada 2 November jika tidak ada progres yang dilakukan.

Menteri Lingkungan Inggris George Eustice mengatakan pada parlemen ancaman ini sangat mengecewakan. "Langkah-langkah mengancam tampaknya tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dan Perdagangan atau hukum internasional yang lebih luas dan jika dilaksanakan, kami akan mempertemukannya dengan respons yang tegas dan cepat," kata Eustice, Kamsi (28/10).

Perjanjian Kerja Sama dan Perdagangan merupakan perjanjian perdagangan bebas antara Inggris dan Uni Eropa setelah Britania keluar dari blok tersebut. Ditanya mengenai kapal pukat Inggris yang disita, Eustice mengakui kapal itu tidak memiliki izin.

"Pada awalnya mereka masuk dalam daftar yang disediakan MMO (Organisasi Manajemen Maritim) pada Uni Eropa, karena itu Uni Eropa memberikan izin," katanya pada parlemen.

"Kami sedang melihat beberapa laporan untuk sejumlah alasan. Mereka kemudian ditarik dari daftar. Belum diketahui mengapa hal itu dapat terjadi saat ini," tambahnya.

Prancis marah karena Inggris menolak memberikan sejumlah izin nelayan untuk berlayar di dalam perairan Inggris. Prancis memperingatkan akan mengambil langkah balasan apabila perundingan tidak menghasilkan kemajuan.

Pemerintah Prancis mengatakan mulai 2 November mendatang mereka akan memberlakukan biaya bea cukai tambahan pada barang-barang Inggris yang masuk Prancis. Hal ini menambah kesulitan ekonomi Britania sebelum Natal yang sudah kekurangan tenaga kerja dan kenaikan harga bahan bakar.

Prancis juga akan meninjau sanksi putaran kedua dan akan meninjau ekspor listrik Inggris yang meninggalkan Uni Eropa pada 31 Januari 2020. Eustice mengatakan Inggris memberikan 1.673 izin ke kapal-kapal Uni Eropa untuk mencari ikan di zona ekonomi eksklusif mereka. Sekitar 736 di antaranya merupakan kapal nelayan Prancis. Inggris juga masih membuka pintu pada informasi baru untuk lebih banyak izin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika