REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan lima partai politik (parpol) non-parlemen pendukung koalisi ke Istana, Rabu (1/9). Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Ferry Noor, mengungkapkan, salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu terkait rencana pemindahan ibu kota negara (IKN).
"Soal pemindahan ibu kota negara, itu pemerintah, Presiden akan melanjutkan program itu karena memang kondisi Jakarta yang memang sudah semakin crowded ya, artinya memang sudah program ini sudah harus jalan cuma karena pandemi tetap akan berjalan," kata Ferry kepada Republika, Kamis (2/9).
Ferry mengatakan PBB prinsipnya mendukung rencana tersebut. Namun, PBB menyarankan agar pemerintah menjadwalkan ulang terkait rencana pemindahan ibu kota negara tersebut.
"Kalau PBB silakan berlanjut tetapi tetap reschedule ulang karena memang kondisi pandemi ini jangan sampai nanti terkesan pemerintah memaksakan bla bla bla bla, itu bahasa kita," ucapnya.
Selain soal pemindahan IKN, dua hal lain yang juga dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu soal penanganan covid 19, dan soal perekonomian di saat pandemi. Pertemuan dihadiri lima pimpinan parpol non parlemen pendukung koalisi pemerintah antara lain Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Perindo, dan Partai Hanura.
Baca juga : Indonesia Terus Dukung Pembiayaan Ramah Lingkungan
Sebelumnya, Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman mengatakan, presiden juga telah membahas ihwal pemindahan ibu kota negara dengan tujuh partai politik yang diundang ke Istana beberapa waktu lalu. Ia menyebut, surat presiden rancangan undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akan diserahkan ke DPR RI.
"Soal ibu kota negara itu itu memang presiden telah berencana menyerahkan surpres ke DPR untuk RUU IKN," ujar Fadjroel dalam sebuah diskusi daring yang dikutip Ahad (29/8).
Ia mengatakan, dukungan partai yang ada di parlemen diperlukan untuk rencana tersebut. Untuk itu, Jokowi menggelar pertemuan dengan tujuh ketua umum partai, termasuk Partai Amanat Nasional (PAN), untuk menggalang dukungan. "Jadi dukungan dari partai tentunya diperlukan," ujar Fadjroel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
