Jumat 27 Aug 2021 04:15 WIB

Pesan Rusia untuk AS: Jangan Campuri Urusan Negara Lain

Menlu Rusia menilai sistem demokrasi seperti di AS tak bisa dipaksakan di negara lain

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Teguh Firmansyah
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.
Foto: AP/Mikhail Voskresensky/Pool Sputnik Kremlin
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, pada Rabu (25/8) berpesan kepada Amerika Serikat (AS) bahwa sistem demokrasi tidak bisa dipaksakan di negara lain. Hal ini merujuk pada upaya AS untuk menciptakan perdamaian di Afghanistan.

“Kami telah mengamati di Libya, Suriah, Irak, dan Afghanistan bagaimana Amerika ingin memaksa semua orang untuk hidup sesuai keinginan Amerika.  Setiap orang harus menangani masalah mereka sendiri," ujar Levrov, dilansir Anadolu Agency, Kamis (26/8).

Baca Juga

Lavrov mengatakan, kesimpulan utama yang harus diambil AS dari perang Afghanistan adalah, tidak ada gunanya mengajari cara hidup dan mencampuri urusan orang lain. Lavrov mengatakan, siapapun tidak boleh menggunakan kekerasan yang melanggar Piagam PBB.

"Kita tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Kita tidak boleh menggunakan kekerasan dengan cara yang melanggar Piagam PBB," kata Lavrov.

Taliban menguasai Afghanistan, setelah mengambilalih ibu kota Kabul pada 15 Agustus. Presiden Ashraf Ghani dan pejabat tinggi lainnya melarikan diri setelah Taliban berkuasa.

Baca juga : Menlu Retno Bertemu Perwakilan Taliban di Qatar

Taliban mulai melancarkan serangan dan mengambilalih provinsi serta distrik strategis, sejak pasukan asing meninggalkan Afghanistan mulai Mei lalu. Taliban dengan cepat menguasai Afghanistan dan memukul mundur Pasukan Nasional Afghanistan.

Warga Afghanistan berkumpul memenuhi bandara internasional Kabul dan berharap ada pesawat udara yang mengangkut mereka ke luar negeri. Mereka ketakutan Taliban akan kembali menerapkan aturan yang keras dan ketat, ketika mereka mengambilalih pemerintahan. Bandara internasional Kabul adalah satu-satunya wilayah di Afghanistan yang masih di bawah kendali AS. Tenggat waktu evakuasi disepakati berlangsung hingga 31 Agustus.

Menteri Luar Negeri Austria Alexander Schallenberg mengatakan, masalah Afghanistan adalah topik paling serius dalam agenda internasional. Dia mendesak masyarakat internasional melakukan segala cara untuk mencegah Afghanistan menjadi inkubator terorisme internasional, dan menghentikan gelombang baru migrasi.

Schallenberg mengatakan, Austria melakukan upaya untuk menangani krisis Afghanistan. Austria menganggap bahwa evakuasi warga Afghanistan tidak dapat menjadi satu-satunya solusi untuk menangani krisis. Sebagai bagian dari upaya ini, Wina akan mengadakan konferensi dengan negara tetangga Afghanistan, seperti Tajikistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan pada pekan depan.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement