REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar menilai, wacana jabatan Presiden tiga periode hanya akan menimbulkan kegaduhan politik di tengah pandemi. Wacana ini muncul oleh pembentuk Jokowi- Prabowo 2024 (JokPro) yang menginginkan Jokowi kembali menjabat bersandingan dengan Prabowo Subianto.
Menurut Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, wacana ini harus di pertimbangkan dari berbagai prespektif. Apalagi, periode jabatan presiden mempersyaratkan adanya amendemen UUD 1945.
"Jika amandemen UUD 1945 pasti akan menjadi polemik politik yang sangat kuat di masyarakat, sehingga menimbulkan kegaduhan politik." ujar Ace Hasan kepada Republika.co.id, Senin (21/6).
Ace menilai, polemik politik yang akan terjadi bukan hanya soal periodisasi jabatan presiden. Namun, juga agenda-agenda lainnya yang sudah lama digulirkan seperti menghidupkan kembali GBHN, penguatan peran MPR, DPD RI, dan lain-lain.
Padahal, saat ini, negara kita sedang fokus penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Dan itu, tentunya membutuhkan dukungan berbagai pihak dan konsentrasi penuh seluruh elemen bangsa.
Belum lagi, tahun 2022 ini, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah even internasional paling bergengsi. Yaitu, forum G-20 yang salah satunya membahas kerja sama internasional dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dunia.
"Oleh karena itu, menurut saya, energi bangsa saat ini difokuskan pada masalah penanganan Covid-19 dan ekonomi, daripada polemik yang dapat menimbulkan kegaduhan politik di masyarakat." kata dia.
Survei SMRC yang terakhir menyebutkan, bahwa 74 persen menginginkan agar jabatan presiden RI cukup dua periode. Menurutnya, hal ini, harus menjadi bahan pertimbangan elit politik tentang wacana ini, jangan sampai melawan kehendak rakyat.
"Presiden Jokowi sendiri menyampaikan penolakannya terhadap 3 periode jabatan Presiden. Beliau seorang yang sangat taat dengan konstitusi." kata Ace.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
