REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng merespons tanggapan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno terkait surat yang dilayangkan Partai Demokrat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Andi menilai pernyataan Pratikno tersebut keliru.
"Bahwa surat itu tidak dibalas oleh presiden maka itu hak dan kewenangan bapak presiden mau balas surat atau tidak balas surat. Cuma kalau yang dikatakan mensesneg 'oh tidak dibalas karena itu internal Partai Demokrat', nah itu yang keliru," kata Andi dalam diskusi daring, Ahad (7/2).
Menurutnya persoalan upaya pengambilalihan kepemimpinan partai bukan hanya soal internal Partai Demokrat. Ia menilai persoalannya adalah adanya upaya keterlibatan elemen kekuasaan dari luar partai, untuk melakukan mengambilalih kepemimpinan di Partai Demokrat.
"Makanya kita bilang GPK, Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan di Partai Demokrat. Itulah, karena jelas, kalau ada yang belum jelas coba lihat aja itu keterangan pers dari Pak Moeldoko dua kali," ujarnya.
Andi menjelaskan alasan Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengirim surat kepada Presiden Jokowi lantaran Partai Demokrat ingin mengkonfirmasi terkait dugaan keterlibatan salah seorang pejabat di lingkungan Istana. Dirinya juga mengaku sudah membaca sendiri surat tersebut.
Baca juga : Andi Mallarangeng: Ada yang Ancam Buka Borok Partai Demokrat
"Kan bagus kita tanya, namanya tabayun kepada Presiden yang kita sampaikan lewat surat itu," ucapnta.
Sebelumnya Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima surat yang dikirimkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, Pratikno mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak akan membalas surat terkait isu kudeta kepemimpinan di Partai Demokrat.
"Jadi kami sudah menerima surat itu. Kami rasa tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno di Jakarta, Kamis (4/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
