REPUBLIKA.CO.ID, Salam pembaca,
Mulai pekan ini dan seterusnya, redaksi akan menayangkan tanya jawab seputar kebencanaan bersama Bapak Berton Suar Panjaitan, SKM., MHM, Ph.D, selalu Kepala Pusat Diklat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pertanyaan bisa disampaikan melalui alamat email: [email protected].
Penanya: Catur Parjiyanto, Jalan Kartika, Ngoresan, Jebres, Solo
Terima kasih atas pertanyaaanya. Pertanyaan ini seyogyanya disampaikan ke pejabat yang ada di BPBD Provinsi ataupun Kabupaten?kota yang ada disekitar Gunung Merapi. Namun demikian saya coba untuk menjawab.
1. Bagaimana kesiapan SDM dan logistik BPBD dalam menanggulangi bencana Gunung Merapi?
Sebelum terjadi bencana, Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi sering melatih maupun melakukan pertemuan untuk meningkatkan kapasitas SDM untuk penanganan bencana. BNPB tahun 2020 ini, telah melatih para petugas dari tingkat provinsi di DIY dan Jawa Tengah terkait dengan penanganan potensi bahaya erupsi Gunung Merapi melalui pelatihan simulasi. Harapan kami, para alumni pelatihan ini akan dapat melakukan simulasi saat sebelum terjadi erupsi Merapi. Pertemuan-pertemuan lain juga sering dilakukan pusat di daerah, sehingga pejabat yang bersangkutan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang meninggkatkan kesiapsiagaan pada masyarakat di sekitar Gunung Merapi.
Untuk logistik, saya kurang memahami ketersediaan logistik yang ada di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi terutama dihubungkan dengan erupsi Merapi. Pertanyaan ini bisa ditanyakan langsung kepada Kab/Kota.
2. Berapa anggaran yang disiapkan untuk penanggulangan bencana Merapi?
Pemerintah Pusat tidak menyediakan anggaran khusus untuk menangani kegiatan-kegiatan sebelum erupsi gunung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kab/Kota harusnya menganggarkan program-program yang meningkatkan pengetahuan dan praktek aman bencana di tingkat masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu ditanyakan langsung pada BPBD Kab/Kota setempat.
Sedangkan bila terjadi bencana erupsi, Pemerintah Provinsi dan Pusat akan mendampingi pemerintah Kab/Kota dalam memberikan layanan masyarakat dan menyediakan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan evakuasi juga menjadi hal yang penting didampingi oleh Pemerintah Provinsi.
3. Bagaimana upaya BPBD agar masyarakat sekitar Merapi lebih siap dalam menghadapi bencana Gunung Merapi?
Jauh-jauh sebelum terjadi erupsi, pemerintah kab/kota semestinya sudah melakukan berbagai peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat memperhatikan kebudayaan dan kearifan lokal. Kearifan lokal dapat menjadi pilihan yang bijak mengingat masyarakat sekitar sangat familiar dengan kearifan lokal dan budaya setempat. Simulasi bencana erupsi juga semestinya dilakuan paling tidak dua kali dalam setahun.
Namun mengingat keterbatasan Pemda, masyarakat bersama dengan kelompok masyarakat tertentu seperti lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha dapat membuat program yang membantu pemerintah daerah dapat meningkatan pengetahuan dan keterampilan tersebut. Pengalaman masyarakat dalam mengatasi erupsi Gunung Merapi bermanfaat dalam
Masyarakat perlu juga mengaktifkan paguyuban yang telah ada untuk melihat dan update situasi Merapi. Paguyuban ini dapat berkomunikasi satu dengan yang lain sehingga informasi arah angin dan arah abu gunung Merapi dapat diketahui oleh masyarakat lainnya di sekitar Gunung. Hal ini akan membantu masyarakat di sekitar yang masih tinggal untuk segera dapat mengungsi.
Selain itu yang perlu diperhatikan adalah ternak masyarakat. Masyarakat sering menolak evakuasikarena ternak mereka masih di wakasan berbahaya. Untuk itu, perlu dipikirkan secara bersama-sama bagaimana caranya untuk melakukan evakuasi ternak saat erupsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
