Kabar Utama
Logistik Pilkada Masuk ke Kecamatan
KPU harus menambah logistik untuk penerapan protokol kesehatan.
JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai daerah telah mendistribusikan kebutuhan logistik Pilkada 2020 ke tingkat kecamatan. Logistik yang dikirim tak hanya berupa kebutuhan langsung pelaksanaan pilkada, seperti kotak suara dan surat suara, tapi juga perlengkapan untuk menunjang penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
Komisioner KPU I Dewa Raka Sandi optimistis pengiriman logistik pilkada selesai tepat waktu. Sehari sebelum pemungutan suara, logistik sudah sampai di tempat pemungutan suara (TPS). Pilkada di tengah pandemi Covid-19, kata Raka, berbeda dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. KPU harus menambah logistik untuk penerapan protokol kesehatan.
"Jenis logistik juga banyak termasuk alat pelindung diri (APD). Jadi, tentu lebih kompleks dari pemilihan sebelumnya. Selain logistik, penyiapan TPS juga sangat penting," kata Raka, Ahad (6/12).
Pemungutan suara pilkada akan dilakukan serentak di 270 daerah pada Rabu (9/12). Masa kampanye yang digelar selama 71 hari telah berakhir pada Sabtu (5/12) dan saat ini memasuki masa tenang hingga Selasa (8/12).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta masa tenang digunakan semua pihak terkait untuk berkonsolidasi agar pemungutan suara berjalan dengan aman dan sehat.
"Semua pihak harus benar-benar serius, konsisten, dan disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan mematuhi 3 M+1 (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mencegah kerumunan)," kata Tito, kemarin.
KPU Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, menyatakan, logistik pilkada mulai didistribusikan ke tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) sejak Sabtu (5/12). Ketua KPU Purbalingga Eko Setiawan mengatakan, logistik yang didistribusikan kali ini lebih banyak dibanding pilkada sebelumnya. Hal ini mengingat KPU juga harus memenuhi kebutuhan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) untuk panitia pemilihan.
“Sejumlah PKRT yang didistribusikan, antara lain, seperti sarung tangan plastik untuk pemilih, hand sanitizer, pelindung wajah, , sabun cuci tangan, tisu dan cairan desinfektan, hingga alat penyemprot,” kata Eko, Ahad (6/12).
Mengingat banyaknya jenis kebutuhan logistik yang didistribusikan, Eko mengatakan, proses distribusi dilakukan lebih awal. Tujuannya untuk mengantisipasi kemungkinan adanya keterlambatan atau barang yang tercecer.
Komisioner KPU Purbalingga Divisi Partisipasi Masyarakat, Sumber Daya Manusia, dan Kampanye, Andri Supriyanto mengatakan, setelah pendistribusian logistik ke tingkat PPK, proses distribusi diteruskan ke tingkat panitia pemungutan suara (PPS). Setelah itu, diteruskan ke kelompok panitia pemungutan suara (KPPS).
“Tahapan pendistribusian dari PPK ke KPPS ditargetkan selesai paling lambat hingga tiga hari ke depan,” katanya.
Di daerah lainnya, KPU Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, memastikan semua logistik pilkada yang didistribusikan ke 23 kecamatan di kabupaten itu sudah lengkap.
“Ada sejumlah kecamatan yang didahulukan distribusi logistiknya, seperti Kecamatan Tinombo, Palasa, Tomini, dan Kecamatan Sausu yang memiliki TPS terpencil dan tersulit," kata Komisioner KPU Parigi Moutong Abdul Chairdi Parigi, Ahad.
Dia menjelaskan, tahapan distribusi logistik dari gudang KPU ke PPK berlangsung dua hari pada 6-7 Desember. Lalu, distribusi dari PPK ke masing-masing TPS sehari sebelum pemungutan suara. Meski demikian, logistik untuk TPS terpencil dan tersulit lebih awal dikirimkan, mengingat jarak tempuh menuju wilayah-wilayah tersebut cukup jauh, ditambah medan yang sulit sehingga membutuhkan waktu cukup panjang.
“Salah satu TPS tersulit berada di Dusun Ansibong, Kecamatan Palasa. Menuju ke wilayah itu memakan waktu dua hari perjalanan menggunakan kendaraan roda dua, lalu disambung berjalan kaki,” katanya.
Sesuai jumlah TPS yang sudah ditetapkan penyelenggara untuk Pilkada Sulteng, TPS di Parigi Moutong sebanyak 902 TPS, termasuk 48 TPS di wilayah terpencil dan 37 TPS wilayah tersulit.
Dia memaparkan, jumlah surat suara yang diterima KPU setempat sebagai bagian dari logistik pilkada sebanyak 103.704 lembar, kemudian kotak suara sebanyak 902 unit sesuai jumlah TPS dan bilik suara berjumlah 2.706 unit.
“Logistik yang didistribusikan sudah termasuk alat tulis, formulir model C6-KWK atau surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, dan alat pelindung diri (APD)," katanya.
KPU Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyatakan mulai mendistribusikan berbagai logistik pendukung untuk mewujudkan TPS Pilkada 2020 yang sehat. Anggota KPU Kabupaten Bangka Barat Harpandi mengatakan, pihaknya menyiapkan sarung tangan plastik dan masker sesuai jumlah pemilih di masing-masing TPS. Petugas juga diberikan sarung tangan karet.
"Para pemilih akan diberikan masker jika lupa membawa masker dari rumah. Selain itu, pemilih juga wajib menggunakan sarung tangan plastik selama dalam TPS," katanya.
KPU Bangka Barat juga menyiapkan masing-masing satu baju hazmat untuk petugas TPS yang akan melayani pemilih bersuhu tubuh tinggi. Ia mengatakan, pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat celsius akan dilayani di bilik khusus. “Petugas pelayanan akan memakai hazmat selama pelayanan itu,” katanya.
Rawan Covid-19
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengungkapkan, ada 62 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada 2020 berada dalam status rawan tinggi Covid-19. Adapun 10 kabupaten/kota yang paling rawan Covid-19 adalah Kabupaten Teluk Wondawa, Kabupaten Agam, Kabupaten Natuna, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Kotawaringim Utara. Selain itu, Kabupaten Morowali Utara, Kota Semarang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Purbalingga.
Anggota Bawaslu Mochammad Afifudin mengatakan, sebanyak 199 daerah lainnya yang menggelar pilkada berada dalam kategori kerawanan sedang Covid-19. "Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus rawan rendah," kata Afifudin dalam peluncuran indeks kerawanan pilkada (IKP) Pilkada 2020 secara daring, Ahad (6/12).
Di samping itu, terdapat sembilan provinsi yang menggelar pemilihan gubernur (pilgub) berstatus rawan tinggi Covid-19. Lima yang tertinggi adalah Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, dan Kalimantan Tengah. Ia menjelaskan, peningkatan jumlah daerah yang rawan tinggi disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang tak kunjung melandai. Bawaslu menentukan status rawan Covid-19 berdasarkan tiga aspek, yaitu penyelenggara pemilih, peserta pemilihan, dan kondisi daerah.
Bawaslu menentukan status rawan Covid-19 berdasarkan tiga aspek, yaitu penyelenggara pemilih, peserta pemilihan, dan kondisi daerah.
Secara keseluruhan, kata dia, jelang pemungutan suara pada 9 Desember mendatang, pelanggaran mengalami peningkatan. Salah satunya mengenai aspek politik uang. Sebelumnya hanya ada di 19 kabupaten/kota yang rawan terjadi politik uang dan kini meningkat 47 persen menjadi 28 kabupaten/kota.
Sementara aspek pandemi Covid-19, meningkat dari dari 50 kabupaten/kota menjadi 62 kabupaten/kota atau sebanyak 24 persen. Peningkatan IKP, kata Afifudin, juga disebabkan pandemi Covid-19 di Indonesia yang tak kunjung melandai, proses pemutakhiran daftar pemilu yang belum komprehensif, dan peningkatan penyalahgunaan bantuan sosial.
"Peningkatan kerawanan terjadi karena minimnya kepedulian para pihak terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dan kepatuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan," ujar Afifudin.
Bawaslu meminta agar semua pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020 untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Baik selama proses pemungutan pada 9 Desember mendatang maupun tahapan penghitungan suara.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Login Gmail
Login Facebook